Bansos 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 50,7 Triliun

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menentukan anggaran alokasi untuk bantuan sosial (bansos) pada 2021 sebesar Rp 50,7 triliun.

Rinciaannya meliputi Rp 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), Rp 12 triliun buat 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako, dan Rp 12 triliun buat 10 juta keluarga penerima Bansos Tunai (BST).

"Seluruh program bansos tersebut mencakup 34 provinsi di Indonesia," ucapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Terkait penyaluran bansos pada Januari 2021, Kemensos menargetkan penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga setiap tiga bulan sekali. Untuk Januari, Kemensos menyalurkan bansos sebesar Rp 7,17 triliun.

Kemudian, Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun.

Lalu, Bansos Tunai bagi 10 juta keluarga Rp 3 triliun dengan anggaran pada Januari sebesar Rp 13,93 triliun.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan, pihaknya rutin menyampaikan informasi dan arahan agar bantuan digunakan tepat guna sesuai peruntukannya, yaitu melalui publikasi, leaflet, sosialisasi, dan edukasi oleh petugas bank dan PT Pos.

Pemanfaatan Program PKH, yakni untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan ditabung. PKH disalurkan tiga bulan sekali (Januari, April, Juli, Oktober).

Sementara itu, Program Sembako digunakan untuk pembelian di e-Warong dan memenuhi kebutuhan pangan. Program ini diserahkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai dengan nilai bantuan Rp 200.000.

Kemudian, pemanfaatan BST senilai Rp 300.000 per kepala keluarga (di luar penerima PKH dan Program Sembako) ditujukan untuk membeli kebutuhan pokok/bahan makanan berupa beras/jagung, lauk pauk, sayur mayur, dan buah.

"Bantuan yang diberikan dilarang digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras," tegas Risma.

Adapun, pemberian bansos kepada masyarakat merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Peluncuran bantuan tunai tahun 2021 dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2020).

Rencananya, bantuan untuk PKH dan Program Sembako dilakukan bank milik negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). Sementara itu, penyerahan Bansos Tunai dilakukan PT Pos Indonesia melalui kantor pos.

Bagi penerima bantuan yang sedang sakit, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, bank tersebut akan mengantarkan langsung ke rumah penerima.

Pos Indonesia Kerahkan 21.000 Pegawai

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya mengerahkan segala kemampuan untuk bisa menyalurkan BST tepat waktu.

“Sebanyak 21.000 pegawai Pos se-Indonesia siap menyalurkan program BST tahun 2021," tegasnya dalam apel kesiapan kerja tahun 2021 yang diselenggarakan serentak di 34 provinsi se-Indonesia.

Untuk menyukseskan penyaluran BST 2021, Pos Indonesia menerapkan tiga poin utama.

Pertama, perencanaan, yaitu semua tim BST di tingkat Kantor Pusat, Regional, Kantor Pos, melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kedua, pelaksanaan, yaitu menyusun persiapan penyaluran detail dan pengawalan pelaksanaan.

Ketiga, pascapelaksanaan, yaitu melaporkan seluruh kegiatan dan pertanggungan keuangan secara tertib dan akuntabel.

"Kami yakin dan percaya, dengan semangat dan kompetensi yang kami miliki serta didukung dengan doa seluruh jajaran, insyaallah amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan stakeholders," ucapnya.

Adapun, Kemensos menggandeng Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BST karena memiliki daya jangkau hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pada 2020, Pos Indonesia berhasil menyalurkan bantuan tunai hingga 97,14 persen. Pos Indonesia yang bersemboyan “Bersatu Dan Bangkit” ini berusaha mencapai penyaluran 100 persen sesuai target Kemensos.

Pada 2021, program BST mulai dakan disalurkan selama empat bulan, yaitu Januari hingga April kepada 10 juta KPM dengan indeks bantuan Rp 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulan, Total anggaran untuk penyaluran ini Rp12 triliun.

Adapun, penyaluran BST ini juga menjadi kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).