Salin Artikel

KPK Yakin Pemerintah Pertimbangkan Berbagai Aspek soal Pengadaan Vaksin

Meski demikian, menurut Marwata, KPK percaya pemerintah sudah mempertimbangkan semua kebutuhan.

"Kami belum melihat kontraknya seperti apa, tetapi kami percaya pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek, vaksin kan saat ini dibutuhkan oleh hampir semua negara," kata Alex dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam pengadaan vaksin pemerintah sudah meneken kontrak 125 juta dosis vaksin Sinovac, memiliki perjanjian kerja sama dalam pengadaan 100 juta dosis vaksin Novavax.

Kemudian, pemerintah akan meneken kerja sama dalam pengadaan 100 juta dosis vaksin AstraZeneca dan kerja sama dalam pengadaan 100 juta dosis vaksin Pfizer.

Alex mengatakan, KPK telah menyampaikan rekomendasi terkait pencegahan korupsi dalam pengadaan vaksin yang jumlah alokasi dana pembeliannya sekitar Rp 60 Triliun.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga berkoordinasi dengan LKPP, BPKP," kata Alex.

"Karena Pemerintah memang sudah menugaskan LKPP maupun BPKP untuk mengawal proses pengadaan vaksin," ujarnya.

Alex juga mengatakan, KPK merekomendasikan agar pembelian vaksin tidak langsung dengan jumlah besar.

Pembelian vaksin tersebut, kata dia, sebaiknya menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3.

Rekomendasi lainnya, KPK meminta pengadaan vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menganalisis kontrak pengadaan vaksin.

"Efektivitas vaksin tentu jadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, percuma juga misalnya sudah deal 200 juta dosis tapi hasil ujinya belum pasti," ucapnya.

Lebih lanjut, Alex berharap KPK dapat melihat kontrak kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 tersebut.

"Kami belum lihat kontraknya, semua akan jelas kalau sudah baca kontrak," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/06010581/kpk-yakin-pemerintah-pertimbangkan-berbagai-aspek-soal-pengadaan-vaksin

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke