Salin Artikel

Wapres Harap Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkatkan Kepercayaan Publik

"Dalam era revolusi industri 4.0, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2020 secara virtual, Senin (21/12/2020).

Ma'ruf mengatakan, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan kepuasan yang sesuai harapan masyarakat.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Utamanya, kata dia, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati hukum, moral, serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

"Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan," kata dia.

Tak hanya itu, Ma'ruf meminta agar inovasi dan cara kerja baru dalam birokrasi bisa diterapkan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.

Ma'ruf pun berharap agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) lebih meningkatkan dan memperluas cakupan penilaian.

Tak hanya pada unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/12341111/wapres-harap-pembangunan-zona-integritas-wilayah-bebas-korupsi-tingkatkan

Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke