Menkes: Simulasi Vaksinasi Covid-19 Akan Dilakukan Masif Sampai Ada Izin Darurat dari BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah akan melakukan simulasi vaksinasi Covid-19 secara masif.

Pelaksanaan simulasi ini akan terus dilakukan hingga izin darurat penggunaan vaksin (emergency use authorization/EUA) terhadap vaksin Sinovac dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita akan secara masif melakukan simulasi sampai waktu tiba dimana Emergency Use Autorization sudah diberikan BPOM, baru kita bisa melaksanakan vaksinasi,” ujar Terawan dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (17/12/2020).

Dengan demikian, ketika tiba waktunya vaksinasi, imbuh dia, petugas nantinya sudah tidak ragu-ragu lagi karena sudah terbiasa saat simulasi.

Meski demikian, Terawan mengingatkan bahwa ke depannya proses vaksinasi Covid-19 harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengaturan orang untuk tetap menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan pakai sabun," tambah Terawan.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meski simulasi vaksinasi baru ditetapkan untuk pemberian kepada tenaga kesehatan, ke depannya tinggal diselaraskan bagaimana simulasi pemberian vaksin untuk masyarakat.

Namun, Muhadjir mengingatkan, baginya yang terpenting adalah tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Tidak ada KIPI setelah vaksin. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan vaksinasi nanti berjalan lancar dan menambah imunitas tenaga kesehatan,” kata Muhadjir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin.

Dengan besarnya jumlah tersebut, kata Jokowi, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali.

"Bayangkan nyuntik vaksin 182 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada kondisi normal lagi," ujarnya.