Pesan hingga 130 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax, Indofarma: Untuk Vaksinasi Berbayar

Berbeda dengan vaksinasi pemerintah yang dilakukan gratis, vaksinasi mandiri akan dipungut biaya atau berbayar.

"Betul demikian (untuk vaksinasi mandiri dan berbayar). Rencananya vaksin ini untuk vaksin mandiri," ujar Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/12/2020).

Selanjutnya apabila tidak ada halangan vaksin Novavax bisa mulai dikirim ke Indonesia pada Mei atau Juni 2021.

Menurut Arief, Indofarma telah melakukan kontrak pembelian 130 juta dosis vaksin Novavax.

Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk binding volume atau volume minimum (30 juta dosis) dan alokasi non-binding volume (100 juta dosis).

"Namun, yang non-binding volume 100 juta dosis vaksin itu sifatnya opsional," lanjutnya.

Artinya, kata Arief, pemerintah bisa memesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total pemesanan sebanyak 130 juta dosis vaksin.

"Kita bisa pesan lebih dari 30 juta dosis vaksin dengan maksimum total 130 juta dosis vaksin," jelas Arief.

Sebelumya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah memesan 155.504.000 dosis vaksin Covid-19.

Vaksin yang sudah dipesan pemerintah yaitu Sinovac dan Novavax.

Rinciannya, pemerintah membeli 125.504.000 dosis merk Sinovac dan 30.000.000 dosis merk Novavax. Ratusan juta dosis vaksin Covid-19 itu akan tiba secara bertahap di Indonesia.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, KPC-PEN juga berupaya menjalin kerja sama dengan Pfizer, Astra Zeneca, dan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Menurut Budi, ada potensi pengadaan 116.000.000 dosis vaksin Covid-19 dari hasil komunikasi pemerintah dengan Gavi dan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut.

"Kami memiliki potensi pengadaan 116 juta (dosis) tambahan, sehingga totalnya firm order dan potensi yang kami siapkan untuk tahun depan sudah ada 271 juta dosis," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, untuk pengadaan vaksin Covid-19 skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kemenkes dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN.

Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan.

"Sedangkan untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi," ungkap Terawan.