KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Dalam akun Twitter mereka, @KawalCOVID19, tim KawalCovid19 menyatakan bahwa data harian yang belum dirapel ada di Provinsi Jawa Barat sekitar 8.000 kasus dan Jawa Tengah sekitar 13.000 kasus.

"Ada gap data versi pusat dan versi web corona daerah per 3 Desember. Jumlah kasus berbeda 3,1 persen dengan selisih terbanyak di Jawa Tengah yaitu 13.743 kasus dan Jawa Barat 8.009 kasus," kata Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Adapun jumlah meninggal dunia juga berbeda 14,84 persen antara laporan pusat dan daerah. Selisih terbanyak di Jawa Tengah 2.188 pasien meninggal dan Jawa Barat 741 korban.

Elina sebenarnya tak heran dengan mencuatnya perbedaan data tersebut ke publik. Ia sudah menduga hal tersebut akan terjadi.

Sebab, ia bersama tim KawalCovid19 sudah menemukan perbedaan data yang awalnya berjumlah ratusan, kemudian menjadi puluhan ribu.

"Kalau tidak segera dibenahi atau diperbaiki, yang kita lihat semakin ke sini gapnya semakin besar. Awalnya itu hanya seratus gapnya, ya kalau tidak dibenahi ya jadi ribuan atau bahkan puluhan ribu. Ini tidak cuma di Jabar dan Jateng ya, hanya kami melihat gap yang paling besar itu di sana," jelasnya.

Pada 30 Juni 2020, kata dia, KawalCovid19 sudah melihat perbedaan data di website corona Jawa Tengah dengan nasional.

Kala itu, jumlah kesembuhan dan kematian kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jateng sudah mencapai 1.856 dan 322 orang. Namun, versi nasional tertuliskan 1.159 sembuh dan 150 kasus kematian.

Kemudian, pada 2 Desember 2020, KawalCovid19 melalui media sosial Facebook secara terang-terangan menyebut ada perbedaan versi antara pusat dan provinsi maupun kumpulan data per kabupaten/kota.

"Jumlah kematian di Jateng versi kabupaten/kota 4.566 adalah yang tertinggi di Indonesia, sudah melampaui Jatim 4.468, sementara jumlah kematian di Jateng versi pusat 2.393 masih lebih rendah dari Jakarta 2.706," tulis akun Facebok KawalCovid19.

Sebab, Elina berharap data yang disajikan pemerintah dan pusat tidak lagi ada perbedaan atau keterlambatan dan tidak sinkron.

Menurut dia, sebuah data yang disajikan kepada masyarakat harus akurat, transparan, dan cepat atau terkini.

"Masa sudah sembilan bulan pandemi, seharusnya ini sudah tidak lagi jadi isu. Masyarakat butuh update yang terkini. Terlebih ini sebentar lagi ada Pilkada, mau libur akhir tahun. Lalu bagaimana masyarakat bisa menimbang risiko dengan benar, kalau datanya saja demikian tidak akurat," ucap dia. 

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sudah memberikan tanggapan soal adanya perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Namun, Wiku tidak memberi penjelasan penyebab perbedaan data itu.

Wiku hanya menegaskan, sinkronisasi data antara pemda dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan.

"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube, Kamis (3/12/2020).