Salin Artikel

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipersepsikan publik sebagai institusi paling korup di Indonesia berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer 2020.

"Terkait institusi publik yang dipersepsikan paling korupsi di tahun ini masih ditempati oleh DPR atau anggota legislatif," kata peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nicola, Kamis (3/12/2020).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 51 persen responden mempersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (48 persen) dan pejabat pemerintahan (45 persen).

Insititusi lain yang dianggap korup ialah polisi (33 persen), pebisnis (25 persen), hakim/pengadilan (24 persen), presiden/menteri (20 persen), LSM (19 persen), TNI (8 persen), dan pemuka agama (7 persen).

Alvin menuturkan, hasil survei GCB di Indonesia itu setali tiga uang dengan hasil survei di tingkat Asia yang menempatkan anggota legislatif sebagai institusi yang paling dianggap korup.

"Sebenarnya secara umum trennya sejalan dengan hasil di Asia di mana menempatkan parlemen sebagai insittusi publik yang paling korup di Asia," ujar Alvin.

Hasil survei GCB di tingkat Asia menunjukkan 32 persen responden mengangap anggota legislatif sebagai institusi terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (30 persen) dan pejabat pemerintahan (26 persen).

Di samping itu, dibandingkan pengukuran GCB 2017, persepsi korupsi seluruh lembaga cukup turun signifikan kecuali persepsi pada pemerintah daerah yang naik 1 persen.

"Kami juga melihat ada tren perbaikan walaupun tidak signifikan di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan yang kemudian ada perbaikan persepsi walaupun tadi, tidak signifikan cara persentase," kata Alvin.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipinia, Malaysia, dan Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/03/13290721/survei-tii-publik-nilai-dpr-institusi-paling-korup

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke