Wapres: Pemanfaatan Guru Honorer Tanpa Status Rugikan Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, pemanfaatan guru honorer tanpa adanya status yang jelas sangat merugikan mereka.

Sebab, tingkat kesejahteraan guru honorer berbeda jauh dengan guru dengan status aparatur sipil negara atau ASN.

"Pemerintah melihat bahwa pemanfaataan guru honorer tanpa status jelas sangat merugikan yang bersangkutan," ujar Ma'ruf dalam acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 secara virtual, Senin (23/11/2020).

Menurut dia, banyak guru honorer berprestasi dan sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik. 

Selain itu, ia menambahkan, tidak sedikit guru honorer yang juga tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas mereka sebagai pendidik, seperti pelatihan, kursus, hingga mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi.

"Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal, seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu terus ditingkatkan," kata dia.

Kondisi itu pun menjadi tantangan tersendiri. Dalam jangka panjang, kualitas para guru honorer pun dapat semakin tertinggal. 

Ma'ruf menjelaskan, di dalam undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Secara rinci, aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

"Dengan terbitnya PP ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, pada tahun 2021 pemerintah berencana untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dengan demikian diharapkan penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan.