KPU Harap Paslon Patuhi Pembatasan Kehadiran dalam Debat Pilkada 2020

Hal itu disampaikan Dewa dalam webinar bertajuk 'Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon dan Iklan Kampanye pada Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19', Jumat (6/11/2020).

"Memang di dalam debat kita kali ini ada berubahan yang cukup signifikan ya. Di mana kehadiran para pihak di dalam acara debat pada pelaksanaan itu diatur dan dibatasi," kata Raka Sandi.

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak bisa mematuhi aturan KPU terkait jumlah kehadiran dalam debat pilkada.

"Jadi kami tentu berkewajiban menyampaikan aturan ini dan kami harap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Adapun ketentuan mengenai debat publik diatur dalam Pasal 59 PKPU 13/3020.

Raka Sandi menegaskan, pembatasan kehadiran itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Debat diselenggarakan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;

b. hanya dihadiri oleh:

1. pasangan calon;

2. dua orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota

3. empat orang tim kampanye pasangan calon; dan

4. tujuh atau lima orang anggota KPU provinsi, atau lima orang anggota KPU kabupaten/kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.