Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan membentuk direktorat khusus halal atau syariah di kementerian atau lembaga.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2020 secara virtual, Kamis (5/11/2020).

"Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian/lembaga terkait sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Apalagi, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah global.

Dengan demikian, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung komitmen tersebut.

Selain membentuk direktorat khusus atau syariah, pemerintah juga sedang menyiapkan terciptanya ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari yang sangat kecil sampai besar.

"Sehingga semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana merger tiga bank Himbara dan penguatan serta perluasan BWM, BMT, LKMS dan koperasi syariah menjadi salah satu buktinya," kata Ma'ruf.

Kebijakan lainnya, pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah.

Semua itu, kata Ma'ruf, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia.

"Besarnya perhatian dan keterlibatan Pemerintah merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf.

Sebab selama ini, pihak swasta dan masyarakat lebih dominan terlibat dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah.  Hal tersebut membuat pertumbuhan market share terasa lambat dan kurang progresif.

"Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia," ujar dia.

Keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan karena potensinya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Ma'ruf mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah yang berkembangan baik akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.

"Hal ini penting karena masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi saat ini, terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini," ucap Ma'ruf.