Tersangka Penyuap Nurhadi Disebut Gunakan Mobil Berpelat RFO Selama Buron

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sempat menggunakan mobil berpelat RFO selama 8 bulan menjadi buronan KPK.

Boyamin pun mendesak peyelidikan bagaimana kendaraan berpelat nomor RFO dapat digunakan oleh tersangka penyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tersebut.

"Berkaitan dengan proses itu, maka ketika (Hiendra) tertangkap, saya meminta untuk dilakukan penelusuran bagaimana dia memperoleh pelat nomor itu dan tetap dipakai sampai tertangkap," kata Boyamin, Sabtu (31/10/2020).

Untuk diketahui, pelat nomor dengan akhiran RFO merupakan fasilitas mobil bagi pejabat di bawah eselon II.

Boyamin pun menduga pelat nomor tersebut bodong karena sudah habis masa berlakunya.

Namun, Boyamin menyebut Hiendra tetap menggunakan pelat nomor tersebut untuk mengelabui petugas KPK yang mengejarnya.

"Niatnya memang mengamuflase tidak dicurigai karena mobil itu kan dianggap mobil rahasia, dinas, sehingga tidak dipakai sipil dan itulah yang dipakai selama pelarian, mobil itu yang dipakai HS," ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, KPK mesti mengenakan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal perintangan penyidikan bagi pihak yang memberikan pelat nomor tersebut kepada Hiendra.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan jawaban saat dimintai konfirmasi terkait dugaan penggunaan mobil berpelat nomor RFO oleh Hiendra.

Namun, Ali sebelumnya menyebut KPK akan mendalami sumber biaya hidup dan fasilitas lain yang diterima Hiendra selama menjadi buronan.

"KPK akan mendalami lebih lanjut terkait penerapan Pasal 21 UU Tipikor dalam perkara ini dengan akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak lain," ujar Ali.

Hiendra ditangkap KPK di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Kamis (29/10/2020).

Dalam penangkapan itu, KPK turut mengamankan kendaraan yang diduga digunakan Hiendra dalam pelarian, alat komunikasi, dan barang-barang pribadi milik Hiendra.

Hiendra diduga telah memberi suap senilai Rp 45.726.955.000 kepada Nurhadi dan menatunya, Rezky Herbiyono, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Suap tersebut diberikan agar Nurhadi dan menantunya mengurus perkara antara PT MIT dan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi di wilayah KBN Marunda.

Selain itu, Hiendra juga menyuap Nurhadi untuk mengurus gugatan perdata yang diajukan Azhar Umar melawan dirinya terkait Rapat Umum Pemengang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT.