Alasan Sakit, Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir

NH sedianya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Namun, pengacara NH tidak menyertakan surat keterangan dokter kepada penyidik.

"Tadi pengacaranya datang ke penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan (NH) sedang sakit," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

"Namun demikian, ditanya oleh penyidik untuk surat keterangan dokter, tapi yang bersangkutan belum bisa menunjukkan," sambung dia.

Untuk itu, penyidik akan melayangkan panggilan kedua kepada NH.

Apabila NH nantinya kembali tidak memenuhi panggilan kedua, penyidik dapat menjemput paksa.

"Kalau panggilan kedua tidak hadir, nanti panggilan ketiga sesuai KUHAP kita bisa melakukan perintah membawa. Kita tunggu saja nanti, semoga kooperatif," kata dia.

Sementara itu, tujuh tersangka lainnya dalam kasus tersebut memenuhi panggilan penyidik dan sedang diperiksa.

Saat ini, penyidik belum menahan delapan tersangka dalam kasus kebakaran Kejagung.

Awi mengungkapkan, keputusan terkait penahanan menjadi wewenang penyidik.

Diberitakan, lima dari total delapan tersangka berprofesi sebagai tukang dengan inisial T, H, S, K, dan IS.

Saat kejadian, mereka sedang melakukan kegiatan renovasi di aula biro kepegawaian di lantai 6 gedung tersebut yang menjadi lokasi sumber api.

Menurut polisi, para tukang itu membuang puntung rokok sembarangan hingga menyebabkan kebakaran. Mereka merokok meski terdapat bahan-bahan mudah terbakar di ruangan tempat mereka bekerja.

Kemudian, polisi juga menetapkan mandor para tukang tersebut yang berinisial UAM sebagai tersangka. Sebab, mandor itu seharusnya mengawasi para tukang bekerja.

Dua tersangka lainnya yakni, Direktur Utama PT APM berinisial R dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kejagung dengan inisial NH.

Adapun R selaku direktur utama perusahaan penjual cairan pembersih merek TOP Cleaner. Sementara, NH selaku pejabat Kejagung yang menandatangani perjanjian pengadaan pembersih itu.

Menurut polisi, pembersih TOP Cleaner yang digunakan di Gedung Kejagung menjadi akselerator atau mempercepat penjalaran api. Penyidik juga menemukan bahwa pembersih tersebut tidak memiliki izin edar.

Dalam kasus ini, polisi mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan. Para tersangka dinilai lalai sehingga menyebabkan kebakaran terjadi.