392.934 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Pentingnya Transparansi Data

Sampai kemarin siang, tercatat ada 392.934 kasus Covid-19 di Tanah Air. Jumlah tersebut naik sebanyak 3.222 kasus dari hari sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, 61.851 di antaranya merupakan kasus aktif Covid-19.

Pasien Covid-19 sembuh bertambah 3.908, sehingga totalnya menjadi 317.672 orang.

Sementara itu, pasien meninggal dunia akibat Covid-19 bertambah 112, sehingga totalnya menjadi 13.411 orang.

Kemudian, tercatat ada 170.163 kasus suspek Covid-19 di Tanah Air

Secara kumulatif, hingga Senin, pemerintah telah memeriksa 4.351.557 spesimen Covid-19 dari 2.749.269 orang yang diambil sampelnya.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 502 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah ini setara dengan 97,7 persen dari seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, hingga saat ini hanya ada 12 kabupaten/kota yang belum terpapar penularan Covid-19.

DKI Jakarta masih catat penambahan tertinggi

Berdasarkan data, kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 32 provinsi.

Sementara itu, ada dua provinsi yang terpantau tidak mengalami penambahan kasus baru, yakni Bengkulu dan Maluku.

Dari data Satgas Penanganan Covid-19, tampak lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta sebanyak 906 kasus baru, sehingga total kasus menjadi 101.897.

Kemudian, Jawa Barat dengan 431 kasus baru, sehingga total kasus menjadi 34.355.

Jawa Timur dengan 296 kasus baru, sehingga total menjadi 51.217 kasus. Sumatera Barat dengan 296 kasus baru, sehingga total menjadi 13.060 kasus.

Dan Riau dengan penambahan 205 kasus baru, sehingga total menjadi 13.752 kasus.

Satgas ingatkan pemda transparan

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan mengenai data kasus Covid-19 di daerah masing-masing.

Menurut Wiku, jika kondisi Covid-19 di daerah tidak dilaporkan secara transparan, justru berbahaya untuk daerah itu dan daerah lain.

"Hal ini tidak hanya membahayakan daerah tersebut, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Wiku saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

Wiku meminta setiap pemerintah daerah mengutamakan transparansi data dalam pelaporan Covid-19.

Sebab, penggambaran kondisi daerah sangat penting dalam menentukan pemilihan aksi strategis.

"Jika pencatatan data representatif maka pemilihan aksi strategis akan lebih tepat. Pimpinan daerah sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan daerah," tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta bersiap mengantisipasi masa liburan panjang yang akan jatuh pada 28 Oktober sampai 1 November.

Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengimbau pemerintah daerah mempersiapkan lokasi-lokasi wisata agar tetap mematuhi protokol Covid-19.

Safrizal mengatakan dengan protokol kesehatan yang ketat, maka momen liburan panjang diharapkan tidak akan menjadi klaster penularan Covid-19.

"Atur tempat wisata, kemudian untuk event-event, siapkan tempat isolasi. Kalau ada yang demam langsung cek agar lakukan isolasi," kata Safrizal dalam konferensi pers daring dari kantor BNPB, Senin (26/10/2020).

Ia mengatakan, Mendagri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) NOMOR 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Safrizal mengatakan SE itu dapat terlaksana dengan baik dengan kerja sama gubernur, bupati/wali kota, bahkan RT/RW setempat.