Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus menyampaikan kepada publik mengenai kriteria kelompok-kelompok masyarakat yang didahulukan menerima vaksin Covid-19.

Puan meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap Covid-19.

"Dan biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).

Puan juga meminta, pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terkait vaksin Covid-19 agar tidak terjadi ketidakyakinan dan penolakan dari masyarakat.

"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat, jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung setuju atau paham serta tahu bagaimana manfaat dan mau untuk divaksin," ujarnya.

Terkait proses pembuatan vaksin, Puan meminta pemerintah memastikan pembuatannya sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan memperhatikan faktor keamanan.

"Karena ini nyawa manusia menjadi taruhannya, termasuk status halal atau haram dari vaksin tersebut pun perlu diperhatikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan meminta, pemerintah mempersiapkan tenaga kesehatan dalam pemberian jutaan vaksin kepada masyarakat Indonesia.

"Karena jutaan orang harus dan akan divaksin dalam waktu serentak. Walaupun saya juga mendengar bahwa akan juga dilakukan secara bertahap," pungkasnya.

Saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin asal China.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni CanSino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Selain ketiganya, pemerintah juga diberitakan menjajaki kerja sama pembelian vaksin dengan AstraZeneca, perusahaan farmasi di Inggris.