Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan para menteri agar meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik.

Menurutnya, di tengah banyaknya informasi saat ini, pemerintah harus mampu memastikan kebijakan yang ditentukan dapat dipahami masyarakat.

"Seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden, agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Pernyataan Bambang menyusul kabar dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengatakan Jokowi menegur seluruh menteri karena komunikasi publik yang buruk terkait UU Cipta Kerja.

Bambang mengatakan, para menteri dan jajaran harus memperbaiki komunikasi publik mereka agar sosialisasi UU Cipta Kerja dapat berjalan lebih baik.

"Mendorong kementerian dan lembaga untuk mengikuti arahan Presiden RI agar seluruh menteri dan pemangku kebijakan dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan publik, khususnya ketika berbicara mengenai UU Cipta Kerja yang saat ini masih ditentang sejumlah pihak," tuturnya.

Selain soal UU Cipta Kerja, dia juga mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik yang baik dalam penanganan Covid-19.

Bambang mendorong kementerian/lembaga terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 agar informasi mengenai penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan.

Kemudian, Bambang juga mendorong pemerintah memberikan informasi yang jelas dan rinci soal rencana pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Agar implementasinya dapat dilakukan secara maksimal, di samping menjelaskan informasi pengadaan vaksin dari proses tahapan pembuatannya secara transparan kepada masyarakat," kata dia.