Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Pasalnya, sejumlah ahli menyatakan bahwa uji klinis tahap ketiga itu belum selesai. Hal itu ditambah belum adanya publikasi ilmiah yang memperkuat pernyataan pemerintah.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio memberikan penjelasan tentang hal itu.

Menurut Amin, uji klinis tahap ketiga memang bisa saja belum selesai.

"Saya kira belum selesai tahap ketiganya, tetapi telah ada beberapa hasil sementara," ujar Amin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

"Jadi memang belum kesimpulan akhir," tuturnya menegaskan.

Amin mencontohkan, uji klinis yang dilakukan di Brazil sudah dipublikasikan di media massa setempat.

Pada publikasi itu, diungkapkan jika hasil uji klinis berjalan baik.

"Seperti dari Brazil misalnya mereka sudah nyatakan di media hasilnya bagus. Tetapi itu bukan hasil final dari uji klinis fase ketiga ya. Sebab itu masih harus dianalisis dulu," ucap Amin.

"Mungkin mereka amati dari sekian banyak yang sudah divaksinasi itu secara kasat mata saja itu misalnya tak ada yang kena. Tak ada yang terinfeksi," kata dia.

Para ahli yang melakukan uji klinis menyatakannya aman, tetapi belum merupakan publikasi resmi.

Sebab, setelah fase ketiga itu selesai harus dinilai terlebih dulu oleh tim tertentu termasuk dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Amin kemudian mengungkapkan, apabila bukan berada dalam kondisi pandemi, tahapan penilaian dan pelaporan kepada WHO bisa memakan waktu cukup lama.

"Bisa satu bulan, bisa setahun juga. Semua dokumen harus dicermati satu-satu," tutur Amin.

"Tetapi dalam situasi pandemi, bisa diproses lebih cepat. Bahkan di tengah-tengah proses bisa dikeluarkan emergency use authorization (EUA). Jadi izin sementara untuk populasi tertentu," ucapnya.

Saat disinggung soal keamanan vaksin-vaksin itu terhadap masyarakat Indonesia, Amin menyebutkan bahwa harus ada izin aman terlebih dulu dari Kemenkes dan BPOM selaku pihak yang berwenang.

Amin mengatakan, EUA dikeluarkan dari BPOM. Sementara itu, penggunaan vaksin itu ke penduduk akan diputuskan oleh Kemenkes.

"Jadi kalau kedua otoritas itu telah memenuhi persyaratan, tentunya persyaratan pandemi ya tentu bisa diberikan. Jadi kita menggantungkan kepada dua otoritas itu," kata Amin.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan, tim dari Pemerintah Indonesia saat ini sedang berada di China untuk memastikan apakah benar vaksin dari China itu sudah merampungkan uji klinis tahap tiga atau belum.

"BPOM masih di China untuk urusan itu," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (20/10/2020).

Apabila semua tim sudah kembali ke Indonesia, akan ada pembaruan informasi soal status vaksin yang dibeli pemerintah dari "Negeri Tirai Bambu" tersebut.

Selain itu, BPOM juga menuntaskan kajian efek samping dari vaksin itu.

Diketahui, ada tiga jenis vaksin dari produsen China yang dibeli pemerintah untuk pengadaan pada 2020. Ketiganya yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.

Apabila ketiga jenis vaksin itu ditotal, Indonesia telah dipastikan mendapat persediaan vaksin untuk 9,1 juta orang pada tahun ini.

Menurut Yuri, Kemenkes bersama-sama Kementerian BUMN, Kemenko Marves, BPOM, Kemenag, MUI, dan PT Bio Farma telah menemui ketiga produsen vaksin itu.

"Tujuannya sama, yakni ingin memperoleh vaksin yang digunakan secara aman untuk penduduk kita. Aman di dalam hal perspekstif manfaat terhadap pencegahan agar tidak menjadi sakit akibat Covid-19," lanjut dia.

Selain itu, juga dipastikan ketiga vaksin aman dari sisi kehalalannya.