Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Meski sebagian besar responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf, mayoritas juga yakin pemerintah dapat menyelesaikan persoalan di berbagai bidang.

Litbang Kompas menanyakan kepada responden tentang keyakinan mereka terhadap pemerintah menyelesaikan persoalan di bidang kesehatan dan perekonomian. Kemudian, politik dan keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial.

Survei diselenggarakan dengan wawancara telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian (margin of error) 4,3 persen.

Berikut ini hasil survei Litbang Kompas tentang keyakinan publik terhadap pemerintah menyelesaikan persoalan di berbagai bidang:

Kesehatan (pandemi Covid-19)

Sangat tidak yakin: 2,6%

Tidak yakin: 29,3%

Yakin: 61,8%

Sangat yakin: 4,5%

Tidak tahu: 1,8%

Perekonomian

Sangat tidak yakin: 1,7%

Tidak yakin: 32,5%

Yakin: 61,2%

Sangat yakin: 2,8%

Tidak tahu: 1,8%

Politik dan keamanan

Sangat tidak yakin: 4,3%

Tidak yakin: 38,2%

Yakin: 52,7%

Sangat yakin: 2,1%

Tidak tahu: 2,7%

Penegakan hukum

Sangat tidak yakin: 5,7%

Tidak yakin: 46,1%

Yakin: 44,6%

Sangat yakin: 1,5%

Tidak tahu: 2,1%

Kesejahteraan sosial

Sangat tidak yakin: 1,7%

Tidak yakin: 32,3%

Yakin: 62,8%

Sangat yakin: 1,9%

Tidak tahu: 1,3%

Sementara itu, secara umum, 46,3 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun terakhir.

Kemudian, sebanyak 39,7 persen puas, 6,2 persen sangat tidak puas, 5,5 persen sangat puas, dan 2,3 persen tidak tahu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/13495931/survei-litbang-kompas-lebih-dari-61-persen-responden-yakin-pemerintah-bisa

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke