Jumat Ini, Prabowo Temui Pejabat AS di Pentagon Membahas Kerja Sama Pertahanan

Kunjungan itu guna memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper setelah Departemen Luar Negeri AS resmi mengeluarkan visa untuk Prabowo, beberapa waktu lalu.

Adapun aktivitas Prabowo selama di AS dimulai dari 15 hingga 19 Oktober 2020.

"Kementerian Pertahanan Amerika Serikat akan menerima Menteri Prabowo di Pentagon pada 16 Oktober," ujar Juru Bicara Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta, Michael Quinlan, dalam keterangannya, Kamis (16/10/2020).

Michael menuturkan, pertemuan Prabowo dan Mark Esper akan membahas kerja sama bilateral di bidang pertahanan antarkedua negara.

Selain pertahanan, keduanya juga akan membicarakan persoalan regional hingga Covid-19.

"Topik yang akan dibahas meliputi masalah regional, masalah perdagangan, kerja sama keamanan, aktivitas kemiliteran, dan upaya respons Covid-19," kata dia.

Dilansir The New York Times, selain bertemu Mark Esper, Prabowo juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pertemuan tersebut juga direncanakan digelar di Gedung Pentagon.

Sejak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto mempunyai misi melakukan diplomasi pertahanan guna memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.

Sedikitnya sudah 11 negara sudah dikunjungi Prabowo guna memenuhi misi tersebut.

Kunjungan 11 negara itu meliputi Malaysia 14 November 2019, Thailand 17 November 2019, Turki 27-29 November 2019, dan China 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang 20 Desember 2019, Filipina 27 Desember 2019, Perancis 11-13 Januari 2020, dan Rusia 28 Januari 2020.

Lalu, Uni Emirat Arab (UEA) 24 Februari 2020, Rusia 23 Juni 2020, dan Turki 22 Juli 2020.

Dengan demikian, lawatan ke AS menjadi negara ke-12 yang disambangi Prabowo sejak dilantik menjadi Menhan pada 23 Oktober 2019.

Sempat ditentang

Kunjungan Prabowo kali ini tak luput dari sorotan tajam sejumlah organisasi non-pemerintah yang memberi perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM).

Sorotan itu berkaitan dengan keputusan Departemen Luar Negeri AS yang mengeluarkan visa setelah lebih dari dua dekade Prabowo masuk daftar hitam Pemerintah AS atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Organisasi itu antara lain Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Amnesty International dan enam organisasi HAM lainnya bahkan mendesak Pemerintah AS untuk membatalkan kunjungan Prabowo.

Desakan itu dituangkan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, Selasa (13/10/2020), yang meminta supaya Pemerintah AS segera mencabut visa dan membatalkan kunjungan Prabowo ke negara tersebut.

"Kami menulis surat ini untuk menyampaikan kekhawatiran kami terhadap keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberikan visa kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, untuk datang ke Washington DC menemui Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Gabungan Staf AS Mark Milley pada tanggal 15 Oktober," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dikutip dari surat yang dikirimkan ke Menlu AS, Kamis (15/10/2020).

Dalam surat itu, Fatia menjelaskan, Prabowo merupakan seorang mantan jenderal Indonesia yang sudah dilarang untuk memasuki AS sejak 2000 karena tuduhan keterlibatannya secara langsung dalam pelanggaran HAM.

Saat bertugas sebagai Komandan Pasukan Khusus (Kopassus), Prabowo diduga terlibat dalam kejahatan HAM berupa penculikan aktivis pro-demokrasi selama beberapa bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998.

Penyelidikan independen resmi menyimpulkan Prabowo saat menjadi Komadan Kopassus sadar akan pelanggaran tersebut dan bertanggung jawab secara penuh atas penculikan aktivis pro-demokrasi pada periode 1997-1998.

Namun, tuduhan terhadap Prabowo tidak pernah diadili di pengadilan.

Fatia mengatakan, keputusan Departemen Luar Negeri AS mencabut larangan masuk terhadap Prabowo bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama 20 tahun terakhir.

Menurut dia, undangan untuk Prabowo seharusnya dibatalkan karena dapat melanggar Hukum Leahy dan akan menjadi bencana bagi HAM di Indonesia.

Di samping itu, kata Fatia, berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 5 Ayat 2, Pemerintah AS memiliki kewajiban membawa Prabowo ke pengadilan jika mendapatkan bukti dalam penyelidikannya.

Selain menyeret ke pengadilan, Pemerintah AS juga bisa mengekstradisi ke negara lain yang bersedia menggunakan yurisdiksinya terhadap tuduhan kejahatan Prabowo.

"Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi bahwa visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto tidak memberikan kekebalan dalam bentuk apa pun dan memastikan jika dia datang ke Amerika Serikat, dia akan secepatnya diperiksa dengan benar," tambah dia.

Persilakan kritik

Sementara itu, Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menghormati kritik sejumlah organisasi terhadap kunjungan Prabowo Subianto ke AS.

Ia menyatakan, selama mengabdikan diri untuk negara, Prabowo sudah mengalami penolakan kunjungan dan tuduhan pelanggaran.

"Dengan adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silakan saja, Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selam beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi," terang Dahnil.

Ia menegaskan, kunjungan Prabowo kali ini pada dasarnya untuk memenuhi undangan Pemerintah AS.

"Yang jelas Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan Pemerintah Amerika Serikat, kemudian memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat," tegas Dahnil.

Faktor China

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai undangan Mark Esper kepada Prabowo sebagai salah satu sebagai strategi AS menghadapi China.

Hikmahanto menuturkan, berdasarkan "buku putih" Departemen Pertahanan AS, disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

Menurutnya, keinginan China tersebut tak lepas karena faktor kedekatan ekonomi Indonesia dengan "Negeri Tirai Bambu".

Hikmahanto mengatakan, AS khawatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Sebab, AS memprediksi berlahan Indonesia akan jatuh ke tangan China karena ketergantungan ekonominya. Dengan begitu, Indonesia pun dikhawatirkan akan mudah dikendalikan China.

Akan tetapi, Hikmahanto menyatakan, Indonesia merupakan negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.

"Karenanya, Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara," kata dia.

"Tetapi, di balik kerja sama itu, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China," sambung dia.