KSPI Tak Ikut Membahas Aturan Turunan RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap itu diambil mengingat pihaknya menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal, khususnya klaster ketenagakerjaan.

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

Said menaruh curiga, keberadaan unsur buruh di dalam pembahasan aturan turunan RUU Cipta Kerja hanya demi legitimasi agar produk hukum sapu jagat tersebut bisa cepat-cepat diimplementasikan.

Lagipula, KSPI merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja baik di pemerintah maupun di DPR RI.

Padahal, pemerintah dan DPR sempat menjanjikan bahwa RUU Cipta Kerja itu akan dibahas bersama-sama kelompok buruh. Terutama ketika membahas klaster ketenagakerjaan.

Dalam keterangan yang sama, Said sekaligus membantah tuntutan buruh telah 80 persen terakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodasi, ditambahkan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujar Said.

Ke depan, KSPI melakukan sejumlah langkah konstitusional demi membatalkan RUU yang saat ini tinggal menunggu bubuhan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu.

Salah satunya, yakni mempersiapkan diri mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menyerahkan naskah final RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020) kemarin.

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres)," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020).

"Jadi setelah ini, akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," lanjut dia.