Bantah Pandu Riono, Satgas Covid-19: Kami Selalu Konsultasi dengan Pakar

"Kami selalu berkonsultasi dengan para pakar terkait keputusan ini," kata Wiku kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Hal ini disampaikan Wiku untuk membantah pernyataan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut pemerintah tak berkonsultasi dengan pakar sebelum membeli kandidat vaksin.

Saat ditanya lebih jauh siapa saja pakar yang dilibatkan, Wiku tak menjawab. Ia hanya menegaskan bahwa pembelian vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan luar itu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 jangka pendek.

"Di satu sisi kita tetap mengutamakan kemandirian dengan berupaya mengembangkan vaksin sendiri dengan melibatkan langsung ahli dalam produksinya," kata dia.

Wiku mengakui sampai saat ini ketiga kandidat vaksin yang akan dibeli pemerintah belum lolos uji klinis fase 3.

Namun ia menegaskan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa tiga kandidat vaksin tersebut menimbulkan efek samping yang membahayakan penggunanya.

"Sejauh ini belum ada laporan terkait efek samping yang diterima oleh relawan uji klinis vaksin," kata Wiku.

Jika nantinya vaksin tersebut dinyatakan tak lolos uji klinis, Wiku menuturkan, pemerintah sudah mengantisipasi hal itu lewat perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati.

"Apabila terjadi kahar (force majeure) selama pengembangan vaksin tersebut, maka kerja sama yang dilakukan dapat dihentikan yang menyesuaikan dengan perjanjian kontrak yang tertera," kata Wiku.

Pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan itu.

Ia menyebut keputusan pembelian vaksin itu diambil secara sepihak karena para ahli kesehatan tak pernah dilibatkan.

"Kenapa pemerintah tak pernah diskusikan dengan tim ahli, terbuka dengan dunia kesehatan. Tiba-tiba diputuskan sepihak. Mereka andalkan informasi dari mana?" kata Pandu.