Salin Artikel

Pandu Riono Protes Pemerintah Tak Libatkan Ahli Kesehatan dalam Pembelian Vaksin Covid-19

"Kenapa pemerintah tak pernah diskusikan dengan tim ahli (kesehatan)? (Seharusnya) diskusikan terbuka dengan dunia kesehatan. Ini tiba-tiba diputuskan sepihak," ujar Pandu kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Pandu pun mempertanyakan dari mana pemerintah mendapatkan informasi soal vaksin dari perusahaan luar negeri tersebut.

"Mereka andalkan informasi dari mana?" ujar Pandu.

Pasalnya, hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum memberi lampu hijau kepada satupun kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.

Jadi, Pandu berkesimpulan bahwa pemerintah tak mengandalkan informasi dari WHO.

"Apakah informasi dari produsen? Ya bisa saja mereka kan jual produk. Jadi saran saya semua harus dibicarakan terbuka dengan masyarakat Indonesia. Minimal ahli kesehatan," papar Pandu.

Untuk vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri sendiri, hingga saat ini belum dinyatakan siap.

Tiga vaksin yang akan diimpor pemerintah masih dalam tahap uji klinis fase 3. Artinya belum ada jaminan bahwa vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.

"Ya kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung? Kan enggak jelas," ujar dia.

Oleh sebab itu, Pandu menegaskan, masyarakat, khususnya ahli kesehatan mempunyai hak untuk diajak bicara dalam pengambilan keputusan pembelian vaksin.

"Ini kan yang disuntik kepada masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat tak diajak, diputuskan sepihak itu kan enggak benar," ujar dia.

"Apalagi kita kan spent money untuk itu. Itu kan uang publik," sambung Pandu.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.

Ketiga perusahaan tersebut telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun 2020 ini, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada bulan November 2020. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini sudah masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/11321891/pandu-riono-protes-pemerintah-tak-libatkan-ahli-kesehatan-dalam-pembelian

Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke