Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2020) dalam rangka monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

"Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2020).

Muhadjir mengatakan, komitmen para vendor jasa pengiriman barang diperlukan agar distribusi beras sampai kepada masyarakat.

Mereka harus bertanggung jawab untuk menjamin beras yang akan dikirim sampai ke rumah setiap masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta para jasa pengiriman atau transporter tersebut mengoordinasikan pengirimannya dengan pemerintah daerah.

"Kalaupun harus di-drop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan, pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH," kata dia.

"Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM ," tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga mengapresiasi kualitas dan proses pengemasan yang dinilainya sangat baik. Bahkan, kualitasnya pun merupakan beras terbaik.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

"Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19," kata dia.

Adapun setiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut periode Agustus-Oktober 2020.

Di seluruh Indonesia, telah dialokasikan sebanyak 10 juta KPM PKH.

Sementara di wilayah Kabupaten Tegal, bantuan beras diperuntukkan bagi 60.054 KPM PKH dari total tercatat 7.402 KPM PKH.