Salin Artikel

Kepatuhan Masyarakat untuk Jaga Jarak Rendah, Ketua MPR Minta Operasi Yustisi Dimaksimalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta, penerapan operasi yustisi dimaksimalkan. Terutama, dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut Bamsoet, ketegasan pemerintah beserta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan aparat TNI-Polri diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Namun, tetap menggunakan cara yang humanis dan persuasif dalam penindakannya," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan komunitas yang ada di masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dan dampaknya terhadap kesehatan pribadi.

"Agar komunitas tersebut dapat membantu satgas sebagai penegak protokol kesehatan sekaligus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol pencegahan Covid-19," ucapnya.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, khususnya di wilayah dengan angka kepatuhan rendah dan tingkat penularan tinggi, perlu ditingkatkan.

Harapannya, kelak semakin banyak masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 92 persen masyarakat telah mematuhi penggunaan masker sebagai salah satu protokol kesehatan.

Namun, hanya 75 persen responden yang mengaku patuh untuk rutin mencuci tangan serta 73,54 persen responden yang masih tetap aktif menjaga jarak.

Survei dilaksanakan secara virtual pada 7-14 September terhadap 90.967 responden yang didominasi masyarakat berusia kurang dari 45 tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/17131241/kepatuhan-masyarakat-untuk-jaga-jarak-rendah-ketua-mpr-minta-operasi-yustisi

Terkini Lainnya

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke