Pilkada di Tengah Pandemi, Komnas HAM Ingatkan Ratusan KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengingatkan, pada Pemilu 2019 lalu ada ratusan penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan menyelenggarakan pemilihan.

Ia tidak ingin hal itu terulang kembali di Pilkada kali ini akibat wabah virus corona.

"Kita memiliki pengalaman 2019 di mana ratusan penyelenggara baik KPU, Bawaslu maupun petugas KPPS sampai 500 atau lebih yang kemudian kelelahan dan ada yang meninggal dunia," kata Hairansyah dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (29/9/2020).

"Ini tentu kita harapkan tidak terjadi lagi," lanjutnya.

Hairansyah mengatakan, saat ini sudah terdapat beberapa penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif Covid-19.

Ia khawatir, hal itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kualitas Pilkada itu sendiri.

"Kita berharap tentu akan sembuh. Tapi pada level yang lain ini kan bisa mengganggu dari setiap tahapan yang berjalan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, kata Hairansyah, Komnas HAM telah merekomendasikan para pemangku kepentingan untuk sementara waktu menunda Pilkada.

Namun, hingga saat ini pemerintah, DPR dan KPU memutuskan untuk terus melanjutkan Pilkada di tengah pandemi virus corona.

Dengan adanya keputusan tersebut, Komnas HAM meminta penyelenggara untuk tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat di gelaran Pilkada.

Komnas HAM juga meminta agar di tiap-tiap daerah penyelenggara Pilkada disiapkan tenaga dan fasilitas kesehatan yang mencukupi.

Serta, mengharapkan penyelenggara di daerah menyiapkan rencana darurat jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan dalam gelaran Pilkada ini.

"Jadi tidak hanya soal bagaimana melayani hak pilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tapi di sisi lain adalah hak atas hidup, kesehatan, dan hak atas rasa aman itu dipastikan," kata Hairansyah.

Untuk diketahui, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan KPU sepakat untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Namun demikian, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

"Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020," ujar dia.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye Pilkada akan berlangsung selama 71 hari, sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember mendatang.