Salin Artikel

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

"Teridentifikasi sekitar 50.000 tautan atau istilahnya link yang mengedarkan iklan-iklan penjualan obat dan makanan yang ilegal," ujar Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers, Jumat (25/9/2020).

"Tentunya akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh masyarakat," lanjut dia.

Obat-obatan yang dijual ilegal, contohnya hidroksiklorokuin, aktinomisin atau dexamethasone.

Obat-obat tersebut sering dikaitkan dengan pengobatan Covid-19.

"Produk-produk yang dikaitkan dengan obat-obat Covid-19 banyak sekali, hidroksiklorokuin, aktinomisin, dexamethasone yang dijual secara ilegal," ujar dia.

Ia menyebut, temuan ini merupakan hasil patroli siber dari bulan Maret hingga September 2020.

Namun, saat ini tautan tersebut sudah berhasil di-take down. Penindakan itu adalah hasil kerja sama BPOM dengan IDEA (Indonesian E-Commerce Association).

Penny berharap masyarakat tidak mencari atau membeli produk yang bukan berasal dari resep dokter. Apalagi terkait obat Covid-19.

Sebab, dalam masa pandemi ini banyak dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk memberikan iklan-iklan yang berlebihan.

"Iklan-iklan yang tidak sepatutnya sesuai dengan pembuktiannya yang ada, tentunya akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh masyarakat," ujar Penny.

"Tugas dari masyarakat untuk tidak mencari, tidak membeli, produk-produk obat keras ini yang seharusnya memang melalui resep dokter atau dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang terkait dengan pengobatan covid 19," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/25/17271261/bpom-temukan-50000-tautan-iklan-penjual-obat-dan-makanan-ilegal

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke