KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

"Krisis agraria yang berujung krisis ekologis saat ini sudah semakin parah, semakin banyak rakyat yang kehilangan ruang hidup akibat ekspansi dari pemodal ke ruang hidup rakyat," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).

Ia menyatakan, sejak Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa dikenal UU Pokok Agraria disahkan, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Salah satunya adalah upaya penyelesaian konflik agraria yang dialami masyarakat adat, petani, hingga nelayan di Sulawesi Selatan yang berkonflik dengan perusahaan penambang pasir.

Nur Hidayat memandang, kasus-kasus tersebut memperlihatkan keadilan ruang hidup saat ini belum menyentuh masyarakat.

"Keadilan ruang hidup saat ini belum tercapai, bagi masyarakat di desa maupun di kota yang sama sekali tidak memiliki hak untuk bisa berproduksi, untuk bisa membangun kehidupan yang layak di Indonesia," kata Nur Hidayat.

Sebagai upaya penghentian sederet konflik yang menimpa masyarakat, KNPA bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi serentak di 60 kabupaten di wilayah Indonesia.

Aksi yang diikuti oleh petani, masyarakat adat, buruh, hingga mahasiswa ini digelar di tengah momentum peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2020 pada Kamis (24/9/2020).

Selain itu, aksi ini dilakukan untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang tengah dikebut DPR dan pemerintah.

"Jadi dalam peringatan ini, kami melihatnya sebagai momentum gerakan rakyat secara bersama," kata Nur Hidayat.