Salin Artikel

Data Klaster Penularan Covid-19 di Kementerian, Kemenkes Tertinggi

Data berdasarkan pencatatan hingga 7 September 2020 itu dilengkapi visualisasi yang bersifat sebagai pelengkap (komplemen) dari data Covid-19 Dinas Kesehatan.

Dalam dasbor/visualisasi ini, sumber-sumber data eksternal atau publik juga digunakan untuk memperkaya hasil visualisasi.

Dikutip dari data yang ditampilkan pada Kamis (17/9/2020), diketahui bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi klaster dengan jumlah kasus penularan terbanyak.

Tercatat ada 139 kasus penularan Covid-19 di Kemenkes.

Selain itu, data ini juga ditambah dengan jumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes dengan 49 kasus positif.

Berdasarkan data yang sama, kementerian lain dengan kasus penularan tertinggi adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan 90 kasus penularan.

Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak 42 kasus penularan.

Tanggapan Kemenkes

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu tentang data tersebut.

"Datanya siapa? Saya tidak tahu sumber datanya," ujar Yuri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Saat ditanya lebih lanjut perihal jumlah penularan di Kemenkes, dirinya menyarankan mengonfirmasi ke Biro Kepegawaian Kemenkes.

"Tanya ke Biro Kepegawaian," kata Yurianto.

Seperti apa data klaster penularan Covid-19 di kementerian? Berikut paparannya:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 139 kasus positif

2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub): 90 kasus positif

3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): 42 kasus positif

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM): 35 kasus positif

5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): 33 kasus positif

6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): 33 kasus positif

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): 28 kasus positif

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo): 27 kasus positif

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): 25 kasus positif

10. Kementerian Pertanian (Kementan): 18 kasus positif

11. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): 16 kasus positif

12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM): 14 kasus positif

13. Kementerian PPPA: 14 kasus positif

14. Kementerian Koordinator PMK: 12 kasus positif

15. Kementerian Bappenas: 10 kasus positif

16. Kementerian Luar Negeri: 7 kasus positif

17. Kementerian PAN-RB: 6 kasus positif

18. Kementerian Kelautan: 6 kasus positif

19. Kementerian Perdagangan: 5 kasus positif

20. Kementerian Agama: 3 kasus positif

21. Kementerian Lingkungan Hidup: 3 kasus positif

22. Kementerian UMKM: 2 kasus positif

23. Kemenkop KUMKM: 1 kasus positif

24. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi: 1 kasus positif

Data klaster penularan Covid-19 di lembaga dan instansi pemerintah:

1. Balitbangkes Kemenkes: 49 kasus positif

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat:35 kasus

3. Dirjen Imigrasi: 21 kasus positif

4. Kantor Pajak Pratama Jakarta: 15 kasus positif

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pusat: 1 kasus positif

6. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat: 1 kasus positif

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/10380261/data-klaster-penularan-covid-19-di-kementerian-kemenkes-tertinggi

Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke