Pj Wali Kota Makassar Diduga Salahi Surat Izin Mendagri Terkait Mutasi Jelang Pilkada

Hanya saja, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Makassar menemukan adanya keganjilan pada saat pelantikan yang berbeda dengan surat izin Mendagri yang tertanggal 3 September 2020.

Menurut Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, mengatakan,dalam surat izin Mendagri tercantum 32 orang pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dimutasi dan mengalami pergantian.

Sebanyak 19 orang pejabat Administrasi dan 13 orang pejabat pengawas yang dimutasi dan mengalami pergantian.

“Izinnya kan 32 orang, tapi yang dilantik 34 orang. Jadi ada kelebihan 2 orang yang dilantik. Nah itu yang diduga ada ketidaksesuaian surat izin dari Mendagri,” ungkap Nursari yang dikonfirmasi, Senin (14/9/2020).

Nursari juga membeberkan, saat ini tim investigasi masih melakukan penelusuran terkait mutasi jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Ada dugaan nama-nama tercantum dalam surat izin Mendagri ada yang tidak sesuai orang yang dilantik.

“Bahwa ada beberapa pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam izin Mendagri. Itu masih kita telusuri,” bebernya.

Nursari menjelaskan, mutasi yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar tidak melanggar aturan.

Dalam aturan yang berlaku, kepala daerah dapat melakukan mutasi atau pergantian pejabat asalkan ada surat persetujuan dari Mendagri.

“Mutasi menjelang Pilkada bisa dilakukan oleh kepala daerah, asalkan ada izin dari Mendagri. Jika ada izin, jelas tidak melanggar pasal 71 Undang-undang Pemilu,” terangnya.

Sebelum telah diberitakan, Bawaslu Makassar menerima laporan terkait mutasi dan pergantian pejabat yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin jelang Pilkada 2020.

Rudy pun tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Bawaslu yang dijadwalkan, Senin (7/9/2020).