Salin Artikel

Tekan Penularan Covid-19 di DKI, 55 Persen Penduduk Harus Tinggal di Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan, setidaknya 55 persen penduduk DKI Jakarta tetap tinggal di rumah untuk menekan angka penularan Covid-19.

Hal tersebut berdasarkan analisis terdahulu yang dilakukannya terhadap potensi penularan Covid-19 di kota-kota besar.

"Kalau dari analisis kami terdahulu untuk kota besar seperti DKI Jakarta ini diperlukan 55 persen atau lebih penduduknya tinggal di rumah saja untuk menurunkan transmisi di Covid-19 ini," ujar Iwan dalam gelar wicara secara daring bersama Satgas Penanganan Covid-19, melalui kanal YouTube BNPB, Jumat (11/9/2020).

Kemudian, setelah kondisi pemularan mulai terkendali dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan dilonggarkan, harus ada tindakan lanjutan.

Menurut Iwan, setelah PSBB dilonggarkan tingkat pemakaian masker oleh masyarakat di DKI Jakarta harus mencapai 85 persen.

"Ini perlu dilakukan agar cakupan pengendalian penularan Covid-19 saat kondisi PSBB terjaga. Jika sudah begitu, tujuan menekan laju penularan bisa terjaga," tuturnya.

Iwan menekankan, peran masyarakat dalam disiplin memakai masker sangat diperlukan. Ia mengatakan, saat ini masyarakat cenderung belum peka terhadap risiko penularan Covid-19.

Kondisi seperti ini menurut Iwan harus dicermati dan dipahami.

"Ini terkait dengan persepsi risiko. Jadi banyak masyarakat menganggap 'risiko saya tertular rendah' atau 'saya tidak mungkin tertular' nah ini kita harus perbaiki dulu anggapan ini," tegasnya.

"Sebab saat ini semua orang sangat mungkin tertular Covid-19," ucap Iwan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/16582601/tekan-penularan-covid-19-di-dki-55-persen-penduduk-harus-tinggal-di-rumah

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke