Korban Kekerasan Seksual Sering Disalahkan, Kowani Dorong RUU PKS

Oleh karena itu, ia berharap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bisa segera disahkan agar para korban kekerasan dapat terlindungi.

"Paling sering menyalahkan korban. Kenapa tidak disalahkan pelakunya? Kemana pelakunya? Kenapa ngomong HAM untuk bela pelaku? Bagaimana kita lindungi korban?" ujar Susianah dalam diskusi publik tentang RUU PKS yang digelar PDI-P secara daring, Kamis (10/9/2020).

Selain sering disalahkan, kata dia, para korban juga kesulitan melaporkan kejadian yang menimpanya.

Kalaupun mereka berani, para korban itu mendapat ancaman dari para pelaku, baik ancaman pencemaran nama baik, melanggar Undang-Undang (UU) Informasi, Teknologi, dan Eletronik (ITE) dan lainnya.

Selain itu, melaporkan kekerasan seksual juga kerap kali dianggap aib.

"Oleh sebab itu, kenapa ini (RUU PKS) urgent? Selama ini yang tidak tanggung jawab di masyarakat adalah soal kesesatan berpikir. Ini soal moralitas," kata dia.

"Ada perbuatan jahat, pelakunya justru disuruh damai dengan korban hanya ada di kekerasan seksual. Misalnya korban diperkosa, malah dikawinkan. Pelaku bukannya dihukum malah dikasih hadiah," lanjut dia.

Adapun RUU PKS hingga saat ini belum disahkan karena pembahasan yang alot di DPR.

RUU tersebut bahkan dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.