Dalam tanya jawab yang dilakukan secara daring itu, Wiku mendapat beberapa pertanyaan soal transparansi pelaporan data Covid-19 kepada publik, baik melalui penyampaian langsung mapun yang ditayangkan pemerintah di laman www.covid19.go.id.
"Apa yang kami laporkan, ya apa yang kami catat, kami dapatkan. Sehingga tidak ada (tindakan) yang mengindikasikan tidak melaporkan data kepada publik," kata Wiku sebagaimana dikutip dari siaran daring tanya jawab yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Jumat.
Namun, lanjut Wiku, pemerintah ingin melaporkan data yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga, ada proses pengumpulan data perkembangan kasus Covid-19 dari 34 provinsi berdasarkan indikator yang telah disusun badan kesehatan dunia (WHO).
Data yang dikumpulkan pemerintah itu dilaporkan lewat laporan harian Covid-19 yang dikutip juga oleh media.
Selain itu, data yang sama pun diunggah di laman covid19.go.id.
"Di laman itu bisa dilihat peta risiko (penularan) dari berbagai area dan juga ada peta sebaran kasus. Sebagaimana saya jelaskan. Kita pastikan itu berbasis data," tutur Wiku.
Wiku juga menyinggung soal aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) yang pernah diluncurkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Aplikasi itu, kata dia, menampilkan data terintegrasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Yang mana Kemenkes menerimanya dari laporan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, laboratorium dan contact tracing oleh pemerintah daerah," ujar Wiku.
Sehingga, Wiku mengingatkan masyarakat, media dan para ahli yang mempersoalkan data Covid-19 di Indonesia dengan data yang lain agar mencantumkan sumbernya.
"Tolong cantumkan data itu, sumber dari mana dan dapat dari mana. Sebab kita ingin pastikan data atau informasi itu benar untuk penanganan Covid-19 di Indonesia," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/23073791/satgas-data-covid-19-yang-dilaporkan-ke-publik-sesuai-yang-kami-dapat