Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Eddy mengatakan, pemerintah bisa menggenjot perekonomian dengan memberikan stimulus dalam bentuk bantuan dana tunai agar daya beli masyarakat tidak turun.

"Di sini terlihat bahwa stimulus fiskal yang diberikan pemerintah belum tergelontorkan ke masyarakat, alias turun secara tersendat-sendat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

"Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan dana tunai agar daya beli masyarakat tidak terus menurun," lanjut dia.

Eddy mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat melalui kementerian dan lembaga untuk menghindari Indonesia dari resesi ekonomi.

Salah satunya, yaitu mengganti bantuan dalam bentuk barang ke dana tunai.

"Bansos dalam bentuk barang hendaknya diganti dengan dana tunai, mengingat masyarakat tidak terkendala keluar rumah lagi saat ini dan kebutuhan warga satu dengan lainnya tentu berbeda, sehingga bansos berupa uang tunai merupakan pilihan terbaik," ujar dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan bahwa komponen yang mengalami kontraksi paling dalam adalah konsumsi rumah tangga.

Oleh karenanya, ia meminta, penyerapan anggaran sosial dan pemulihan ekonomi harus dipercepat agar Indonesia tak masuk resesi pada kuartal III tahun 2020.

"Data BPS menunjukkan bahwa kontraksi rumah tangga adalah sumber kontraksi tertinggi. Oleh karenanya seorang ibu rumah tangga perlu memegang uang agar ia bisa belanja beras, telur, sayuran dan kebutuhan rumah tangga lainnya supaya konsumsi rumah tangga tetap terjaga," tutur dia.

"Jika belanja pemerintah gagal menggerakkan perekonomian, niscaya gelombang PHK berikutnya akan memangkas daya beli yang masih tersisa saat ini," lanjut dia.

Diberitakan, Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen.

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB triwulan II atas dasar harga berlaku Rp 3.687,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 adalah Rp 2.589,6 triliun.

"Dengan berbagai catatan peristiwa pada triwulan II-2020, ekonomi Indonesia kalau PDB atas dasar harga konstan kita bandingkan pada kuartal II-2019, maka ekonomi kontraksi 5,32 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Menurut pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam.

Kontraksi konsumsi rumah tangga tercatat hingga -5,51 persen. Hanya ada dua komponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga 2,36 persen; serta kesehatan dan pendidikan 2,02 persen.

Kontraksi yang terdalam adalah restoran dan hotel sebesar 16,53 persen.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II-2020 juga mengalami kontraksi terdalam kedua sebesar -8,61 persen, dengan seluruh komponen terkontraksi. Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,90 persen.

"Kalau kita lihat kontraksi konsumsi pemerintah terjadi untuk penurunan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai turun, dan bansos masih naik 55,87 persen," ujar Suhariyanto.

Selain itu, ekspor barang dan jasa terkontraksi 11,66 persen. Impor barang dan jasa terkontraksi 16,96 persen, dengan rincian impor barang terkontraksi 12,99 persen dan impor jasa terkontraksi 41,36 persen.

"Di triwulan II-2020 secara tahunan, kontraksi tertinggi adalah konsumsi rumah tangga sebesar 2,96 persen diikuti investasi/PMTB dengan pertumbuhan negatif -2,73 persen. Ke depan, karena ekonomi kita dipengaruhi konsumsi dan investasi, kita harus cari cara agar dua komponen ini bergerak lagi di triwulan III-2020," lanjut dia.