Selain pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya ekonomi dan kesehatan, Ibas menyebut beberapa tantangan lainnya ialah soal penegakkan hukum dan demokrasi.
"Indonesia saat ini banyak tantangan. Lihat saja tantangan pandemi, ekonomi, keuangan, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi dan hak-hak sipil," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Kemudian, ada pula persoalan lain yang sebetulnya tidak perlu ada. Contohnya, polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Fraksi Partai Demokrat sendiri diketahui menarik diri dari Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dan menolak RUU HIP.
"Misalnya, tiba-tiba isu kita lari kepada RUU HIP, RUU Ciptaker dan nantinya yang lebih seru lagi tantangan Pilkada 2020 dan RUU Pemilu," ujar dia.
Ibas mengatakan, rakyat perlu kepastian dan kepercayaan dari pemerintah.
Ia pun mengenang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2014.
Menurut dia, saat itu kondisi Indonesia dalam aspek perekonomian nasional terbilang baik.
"Alhamdulillah, kita pernah membuat itu, ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun. Ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Pendapatan rakyat naik dan lain-lain. Termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran," ujar putra SBY itu.
Kendati demikian, ia mengatakan Demokrat saat ini tidak dalam posisi menyalahkan pihak manapun.
Ibas menegaskan, Partai Demokrat bakal terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui berbagai kritik dan solusi bagi pemerintah.
Ibas sepakat bahwa khususnya di masa krisis ini seluruh pihak harus bergotong royong dan bersinergi.
"Kita ingin agar Demokrat menjadi partai yang cerdas dan tepat dalam berpikir. Ketika benar kita katakan benar, ketika tidak kita katakan tidak. Biar ruang demokrasi ini tetap terjaga, jadikanlah Partai Demokrat tetap hadir agar demokrasi kita lebih berwarna dan terjaga," kata Ibas.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/14334061/sebut-indonesia-hadapi-banyak-tantangan-ibas-kenang-pemerintahan-sby