Politisi PAN Kritik Sanksi di Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Belum Beri Efek Jera

Saleh menilai, jenis-jenis sanksi yang ditetapkan pemerintah bagi mereka yang melanggar aturan pencegahan Covid-19 belum tentu memberikan efek jera.

"Kalau teguran lisan dan tertulis, saya kira sudah biasa. Sekarang pun, para petugas sudah sering melakukan teguran seperti itu. Sayangnya, pelanggaran tetap saja terjadi," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

"Kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Masalahnya adalah apakah sanksi-sanksi di atas bisa dilaksanakan dengan baik? Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa menimbulkan efek jera?" tuturnya.

Saleh mengatakan, Inpres tersebut baru bisa diaplikasikan setelah pemerintah daerah menyusun dan menetapkan bentuk aturan di daerah masing-masing.

Dalam hal ini, Saleh meminta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk ikut mengawasi Pemda dalam menyusun aturan pencegahan Covid-19.

"Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, Mendagri memberikan batas waktu," kata Saleh.

"Dengan begitu, turunan inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, dirinya mendukung diterbitkannya Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Sebab, kata Saleh, peraturan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

"Diharapkan, dengan Inpres tersebut, penanganan dan pemutusan mata rantai covid-19 di Indonesia akan segera tercapai," tuturnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8/2020), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Inpres itu diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020) kemarin. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.