Ratusan ASN Pelanggar Netralitas Belum Disanksi, PPK Jadi Sorotan

Dari jumlah tersebut, 344 ASN telah dijatuhi rekomendasi sanksi oleh KASN. Namun, rekomendasi itu belum seluruhnya ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Data tersebut berasal dari catatan KASN per 31 Juli 2020.

"Sebanyak 344 orang telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru kepada 189 ASN atau 54,9 persen," kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Rabu (5/8/2020).

Agus mengatakan, ketidaknetralan ASN masih terjadi, salah satunya karena respons PPK yang lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi sanksi.

Bahkan, dalam sejumlah kasus, PPK enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Kondisi ini menunjukan adanya konflik kepentingan pada diri PPK sehingga ASN cenderung melakukan pelanggaran berulang kali.

Oleh karenanya, Agus meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjatuhkan sanksi tegas pada PPK yang tak mau melaksanakan rekomendasi KASN.

"Masalah ini tentu harus diakhiri. Saya mohon Menpan RB dan Mendagri memberikan sanksi yang tegas pada PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sesuai peraturan perundang-undangan berlaku," ujar Agus.

Menurut Agus ke depan, bakal diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) 5 kementerian/lembaga antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bawaslu, Kemendagri, Kemenpan-RB, dan KASN tentang pedoman pengawasan netralitas ASN.

Melalui SKB itu, ASN yang dinyatakan melanggar oleh KASN tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK data administrasi kepegawaiannya akan diblokir melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pemblokiran dilakukan hingga PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Sementara, PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi oleh Kemenpan RB atau Kemendagri.

Selain itu, KASN juga telah melakukan restrukturisasi kelembagaan.

Sejak awal 2020, KASN membentuk unit kerja kerja khusus yang menangani pengawasan dan implementasi dasar kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN.

"Yang bertujuan agar pecepatan implementasi etika dan perilaku ASN menjadi bagian fundamental yang mendukung bangunan reormasi birkrasi nasional," ujar dia.

Adapun, data KASN per 31 Juli 2020, ASN yang paling banyak melakukan pelanggaran terkait netralitas adalah ASN Kabupaten Purbalingga.

Menyusul Kabupaten Wakatobi, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Muna Barat, Muna, Kota Banjarbaru, Kabupaten Bangggai, Sukoharjo dan Buton.

Diketahui, sebanyak 21,5 persen ASN melanggar netralitas lantaran melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan di Pilkada.

Kemudian, 21,3 persen ASN kampanye dan sosialisasi Pilkada di media sosial. Lalu, 13,6 persen ASN mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan.

Sementara itu, 11,6 persen ASN didapati memasang spanduk/baliho yang mmpromosikan dirinya/orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.

Terakhir, sebanyak 11 persen ASN membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon.