Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Kehadiran Hasto bersama rombongan adalah untuk menyerahkan salinan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Salinan kepengurusan yang diserahkan ke KPU disesuaikan dengan data yang telah diunggah PDI-P ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.

"Sebagai bentuk kesiapan dari PDI-P kami yang pertama kali datang untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan (Pilkada)," kata Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, dipantau melalui live streaming Facebook KPU RI, Selasa.

Hasto menyampaikan apresiasi dirinya terhadap layanan Sipol yang disediakan KPU.

Menurut dia, sistem tersebut memudahkan partai politik untuk mengunggah berkas persyaratan partai politik untuk mengikuti Pilkada, salah satunya dokumen kepengurusan partai.

"Itu sangat memudahkan PDI-P, sangat memudahkan partai politik, karena itulah sebagai rasa apresiasi kami datang," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan, seluruh pengurus PDI-P di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 statusnya merupakan pengurus definitif, dari mulai Ketua DPD hingga Ketua DPC.

Sebagai contoh, di Sumatera Utara PDI-P telah menetapkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat sebagai Ketua DPD.

Sehingga, ke depan pencalonan Pilkada di Sumatera Utara berada di bawah kewenangan Djarot.

Ia pun berharap seluruh tahapan Pilkada 2020 dapat berjalan lancar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita tentu saja mampu menjalankan itu dan tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19," kata Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih pada PDI-P yang telah menyerahkan salinan kepengurusan partai ke pihaknya.

Menurut Arief, salinan dokumen itu sangat penting untuk tahapan Pilkada karena akan digunakan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengecek keabsahan dokumen pencalonan kepala daerah.

Arief mengaku, KPU telah mengirim surat ke seluruh partai politik untuk mengirimkan salinan dokumen kepengurusan partai, selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran calon.

Namun demikian, hingga hari ini, baru PDI-P dan Partai Demokrat yang sudah menyerahkan dokumen tersebut ke KPU.

"Mudah-mudahan ini juga menjadi pesan penting kepada parpol yang belum menyampaikan daftar kepengurusannya bisa segera disampaikan," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.