Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Perbaikan data itu, kata dia, dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Perbaikin datanya (data penerima). Tapi memang yang paling repot verifikasi data. Dan pemerintah daerah harus melakukan itu (perbaikan dan verifikasi data)," kata Rachmat kepada Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Rachmat mengatakan, perbaikan data diperlukan karena di masa pandemi virus corona (Covid-19) mungkin ada keluarga rentan dan rawan miskin yang kini mengalami kesulitan ekonomi.

Sementara data penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) hanya mengakomodir keluarga miskin dan sangat miskin.

Ia menambahkan, dari PKH saat ini terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat. Nominal bantuan yang mereka dapat berdasarkan komponen anggota keluarga yang ditanggung.

Mulai dari jumlah anak, kehamilan, hingga orang lanjut usia (lansia) yang termasuk dalam keluarga tersebut.

"Mereka menerima bantuan untuk mengurangi beban pengeluarannya dan penghasilan untuk keluarga," ungkapnya.

Rachmat tidak bisa memastikan berapa banyak dan apakah semua kepala keluarga wanita telah mendapatkan bantuan.

Namun, berdasarkan pengalamannya di lapangan sudah ada juga kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan pemerintah.

"Di antara mereka kalau saya hitung banyak juga yang single parents tanpa ada suami," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni mengatakan kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga kian terpuruk di masa pademi virus corona atau Covid-19.

Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 yang paling dirasakan kepala keluarga perempuan adalah masalah ekonomi.

"Yang amat berat adalah soal ekonomi dampaknya amat terasa bagi perempuan kepala keluarga, sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis," kata Nani yang dikutip Kompas.com dari Harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 pada Senin (3/8/2020).