Pemerintah Diminta Percepat Serapan Belanja, Jangan Kehilangan Momentum Bangkitkan Perekonomian

Fithra mengatakan, pemerintah harus mendorong sisi konsumsi dan mempercepat penyerapan belanja.

"Kita harus mendorong konsumsi, mendorong pemerintah push strategi.  Di beberapa waktu terakhir kita lihat pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda, disegerakan, terus untuk usaha rakyat UMKM, ada juga gaji ke 13, hal-hal ini yang bisa," kata Fithra dalam diskusi secara virtual, Sabtu (1/8/2020).

Fithra mengatakan, pemerintah harus bisa memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan kinerja Satgas penanganan Covid-19 yang baru dibentuk, agar fokus pada serapan belanja di kementerian dan lembaga yang sempat mandek.

"Jadi harus cepat-cepat, kalau engga kita bisa kehilangan momentum membangkitkan perekonomian, itu yang harus kita lakukan," ujarnya

Lebih lanjut, Fithra mengatakan, untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, faktor kesehatan juga harus mendapatkan perhatian supaya pemulihan ekonomi berjalan optimal.

"Bidang kesehatan juga dapat perhatian supaya pemulihan ekonomi bisa optimal. Tidak hanya anggaran mandek-mandek di lapangan saja," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal melakukan percepatan penyerapan belanja untuk menggenjot perekonomain yang tengah tertekan karena pandemi virus corona (Covid-19).

Dengan demikian, harapannya permintaan dalam negeri bisa meningkat dan dunia usaha juga turut bergerak. Selain itu, investasi juga diharapkan pulih pada semester II tahun ini.

Airlangga mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk membuat perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

"Beberapa hal dilakukan untuk menghindari resesi, dilakukan langkah-langkah extraordinary di kuartal III dan IV, belanja pemerintah akan dilakukan secara besar-besaran," ujar Airlangga dalam video conference, Senin (27/7/2020).

Untuk diketahui, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 607,5 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp 120,6 triliun, stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, dan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Airlangga mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun.

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, implementasi anggaran PEN tersebut dilakukan dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, hingga penyertaan modal negara.

Pemerintah pun baru saja melakukan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total sebesar Rp 11,5 triliun.

Selain itu, pemerintah juga baru saja menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 16,5 triliun.

"Karena penerimaan asli daerah sebagai dampak yang dialami pemerintah Provinsi DKI misalnya turun Rp 31,13 triliun, dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,21 triliun," ujar dia.