Salin Artikel

Menko PMK: Masa Depan Indonesia Ada di Tangan 79,55 Juta Anak

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020), menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli.

"Masa depan Indonesia yang berdaya saing dan unggul berada di tangan 30,1 persen penduduk yaitu 79,55 juta anak Indonesia. Pada akhirnya yang menentukan Indonesia itu mereka (anak-anak), bukan kita lagi," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (23/7/2020).

Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi sehingga pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Harapannya adalah agar tercipta generasi produktif yang berkualitas pada 100 tahun kemerdekaan RI nantinya.

Oleh karena itu, menurut Muhadjir, mulai saat ini yang harus dilakukan adalah melindungi dan merawat anak-anak dengan mendidik dan mengarahkan mereka untuk menjadi pemimpin di masa mendatang.

"Tugas kita di situ. Bagaimana mengintervensi, melakukan pengasuhan, perlindungan, perawatan agar mereka menjadi seperti yang kita harapkan," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, menanamkan nilai kebangsaan, solidaritas, dan nasionalisme juga harus diterapkan kepada anak-anak.

Sebab tanpa itu, dikhawatirkan anak-anak generasi penerus itu bisa gagal.

"Tanpa itu kita sangat khawatir kalau anak-anak gagal memberikan arah kepada dirinya apalagi kepada bangsa ini. Entah dia menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan atau lingkungan legislatif," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09162181/menko-pmk-masa-depan-indonesia-ada-di-tangan-7955-juta-anak

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke