Salin Artikel

Gugus Tugas: Membuat Asumsi di Bidang Ilmu yang Tak Dikuasai Membahayakan Masyarakat

Reisa mengatakan, menyebarkan dan membuat informasi tidak benar di masa pandemi justru menimbulkan bahaya, apalagi jika sampai mengakibatkan orang lain tertular virus corona.

"Bagi yang menyebar hoaks dan membuat informasi tidak benar dan membuat asumsi, apalagi bukan di bidang ilmu yang dikuasai, baik dalam situasi pandemi atau bukan, itu tidak akan berguna bagi masyarakat banyak," kata Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (20/7/2020).

"Apalagi kalau informasi tersebut justru membuat orang lain terjangkit Covid-19, dampaknya sangat berbahaya," sambungnya.

Reisa pun mengingatkan, proses perawatan pasien Covid-19 yang memakan waktu dan biaya yang mahal.

Ia mengatakan, meski biaya perawatan ditanggung negara. Namun, ia menekankan, pentingnya mencegah daripada mengobati.

"Menurut laporan resmi dari rumah sakit seorang pasien dapat menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah untuk perawatan, meski sebagian besar mereka dibiayai negara tetapi tetap saja, mengobati jauh lebih mahal daripada mencegahnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Reisa mengatakan, jika masyarakat masih ragu dengan informasi tentang Covid-19, sebaiknya mengakses perkembangan terbaru melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan dan WHO.

"Dan simak kesaksian dari para penyintas atau mereka yang baru saja pulih dari Covid-19," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/20/17471251/gugus-tugas-membuat-asumsi-di-bidang-ilmu-yang-tak-dikuasai-membahayakan

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke