MV-22 Osprey, antara Klaim Amerika, Pendekatan Rusia, dan Desakan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia yang ingin membeli pesawat tiltrotor MV-22 Osprey Block C.

Pesawat besutan Boeing Bell, perusahaan joint venture antara Boeing dan Bell Helicopter, itu merupakan salah satu pesawat canggih yang selama ini digunakan oleh Korps Marinir AS.

Namun, rencana pembelian itu disebut hanya sebatas klaim yang dilontarkan oleh AS. Pasalnya, Kementerian Pertahanan RI hingga kini belum menentukan tipe pesawat apa yang hendak dibeli.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto menyatakan, Kemenhan memang berencana melakukan pengadaan pesawat angkut personel untuk memenuhi kebutuhan TNI.

Namun, pembahasan terkait rencana pembelian pesawat tersebut masih pada tahap spesifikasi teknis dan belum merujuk pada produk tertentu.

"Tapi, kita tidak merujuk pada satu produk tertentu," kata Djoko seperti dilansir Kompas.id, Rabu (8/7/2020).

Pendekatan Rusia

Munculnya klaim AS atas rencana pembelian MV-22 Osprey Block C hanya berselang dua pekan setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Rusia.

Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan (DSCA) disebut telah mengirimkan notifikasi rencana penjualan Osprey ke Indonesia kepada Kongres AS.

AS menyebutkan, Indonesia telah mengajukan rencana pembelian pesawat yang dilengkapi kemampuan mendarat seperti helikopter itu sejak beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Prabowo sudah dua kali mengunjungi Rusia dalam enam bulan terakhir.

Terbaru, ia bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Rusia Kolonel General Alexander Fomin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Moskwa, Rusia, Selasa (23/6/2020).

Adapun kedatangan Prabowo ke Rusia juga dalam rangka menghadiri agenda nasional tahunan negara tersebut.

"Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral dan kerjasama diberbagai bidang, termasuk pendidikan, latihan bersama, serta kerjasama industri pertahanan," tulis Kemenhan melalui akun Twitter resmi mereka, @Kemhan_RI.

Salah satu kerja sama pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang telah disepakati, yaitu pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 oleh Indonesia.

Hal itu pun diamini oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.

"Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya tahu dia (Prabowo) mendiskusikan rencana tersebut (saat bertemu Alexander Fomin). Saya berharap kontraknya segera diimplementasikan," ungkap Lyudmila seperti dilihat Kompas.com dari akun YouTube resmi Kedubes Rusia untuk Indonesia, Rabu.

Menurut dia, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatalkan kerja sama pengadaan alutsista tersebut.

"Tidak, tidak ada rencana pembatalan. Sejauh yang kami tahu, kontrak telah ditandatangani dan diharapkan segera diimplementasikan," imbuh dia.

Klaim AS

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji menilai, adanya informasi terkait pembelian delapan unit MV-22 Osprey Block C senilai 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,9 triliun kepada Indonesia hanyalah klaim Amerika.

"Berkaitan dengan informasi dari AS ini kan hanya sepihak," ujar Agus dalam diskusi virtual Jakarta Defence Studies, Selasa (7/7/2020).

Agus mengungkapkan, konsep perencanaan pengadaan alutsista tak semata-mata langsung melakukan pembelian.

Ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan di dalam rencana pengadaan alutsista, meliputi pembangunan kekuatan, pengguna kekuatan dalam hal ini Mabes TNI, dan pembinaan kekuatan.

Namun, keputusan akhir dari perencaan pengadaan itu berada di tangan Menteri Pertahanan.

"Adapun (klaim) AS itu barangkali itu adalah peran informasi dan lain-lain. Tapi, dari Kementerian Pertahanan, pengadaan sesuatu alutsista tidak semata tiba-tiba jadi, prosesnya panjang," kata dia.

Desakan Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Prabowo agar melakukan pengadaan alutsista dari perusahaan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan PT PAL.

Hal itu untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

"Di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan. Namun, Biro Pers menyampaikan siaran pers pada Rabu (8/7/2020).

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," ucap Presiden.

Jokowi lantas menyinggung Kemenhan yang memiliki anggaran paling besar di antara kementerian lain, yakni Rp 117,9 triliun.

Ia meminta kementerian dan lembaga dengan anggaran besar segera mempercepat belanja.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," kata dia.