Ketua MPR Setuju Usul Purnawirawan TNI-Polri soal RUU HIP Jadi PIP

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konferensi pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR, pada Kamis (2/7/2020).

"Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2020).

"Tetapi, kalau mengatur soal teknis pembinaan Pancasila, MPR mendukung. Kami merespons dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespons apa yang tadi diusulkan oleh para purnawirawan, TNI-Polri" sambungnya.

Bambang juga menyatakan, ia bisa memahami urgensi RUU PIP tersebut. Ia berharap, pembinaan Pancasila dapat berjalan simultan.

"Sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI-Polri karena ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan," ucap Bambang.

"Kami berharap agar pembinaan Pancasila ini nanti bisa berjalan simultan dan itulah tugas kita semua sebagai bangsa, yakni memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara Pancasila," pungkasnya.

Awalnya, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menyampaikan agar RUU HIP diubah menjadi RUU PIP, bukan nama RUU-nya saja, tetapi pasal-pasalnya harus diubah secara menyeluruh.

Selain itu, Try berharap proses perubahan itu berjalan lancar mengingat urgensinya bagi kepentingan bangsa Indonesia saat ini.

"Ini menyangkut eksistensi, keselamatan kejayaan bangsa," ujar Try.

Usulan tersebut disampaikan Try saat bertemu pimpinan MPR, Kamis (2/7/2020). Hadir bersama Try, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Sementara pimpinan MPR yang hadir di antaranya Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhamad.