77.897 Polisi Dikerahkan di Masa Transisi Menuju New Normal

“Polri telah menyiapkan pengamanan masa transisi menuju new normal, dengan melibatkan sebanyak 77.897 personel,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono melalui video telekonferensi, Senin (29/6/2020).

Sebanyak 7.550 personel tersebar di daerah zona hijau, yaitu daerah yang tidak terdampak atau tidak tercatat kasus Covid-19.

Di daerah zona kuning atau daerah risiko rendah, terdapat 8.981 personel.

Kemudian, 35.830 personel ditugaskan di daerah zona oranye atau berisiko sedang, dan 25.536 personel lainnya ditugaskan di daerah zona merah atau berisiko tinggi.

Pengerahan aparat kepolisian itu terkait dengan pencabutan maklumat Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis yang berisi larangan berkerumun di tengah pandemi.

Diketahui, maklumat dicabut dalam rangka menuju new normal.

Maklumat yang dimaksud bernomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang dikeluarkan 19 Maret 2020 lalu.

Selain larangan berkerumun di tengah pandemi Covid-19, maklumat itu juga memuat larangan seperti, tidak menimbun bahan pokok hingga tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Pencabutan maklumat tertuang dalam surat telegram bernomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasional Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Awi mengatakan, polisi tetap melakukan pengawasan meski maklumat telah dicabut.

“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat di tempat-tempat sarana publik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ucap Awi.

Kapolri juga meminta jajarannya meningkatkan kerja sama untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Anggota kepolisian diinstruksikan agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terakhir, daerah dengan kategori tertentu tetap membatasi kegiatan masyarakat sesuai ketentuan.

“Bagi daerah-daerah yang masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kegiatan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa PSBB,” tuturnya.