Pejabat Kemenkumham Sebut Penegak Hukum Kadang Tafsirkan Sendiri Pasal Makar

Hal itu disampaikan Mualimin terkait tujuh terdakwa asal Papua yang menyampaikan pendapat tetapi dijerat kasus makar.

"Kadang-kadang ditafsirkan tidak sesuai apa yang menjadi pemikiran pada saat merumuskan sebuah norma di dalam undang-undang itu," kata Mualimin melalui video telekonferensi, Selasa (23/6/2020).

Instrumen hukum yang mengatur kebebasan berekpresi serta menyampaikan pendapat telah diatur dengan jelas.

Misalnya, tercantum dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Contoh lainnya, hak tersebut juga tertuang dalam International Convenant of Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun, ia berpandangan, pada prakteknya seringkali sebuah aturan ditafsirkan berbeda oleh aparat.

"Walaupun tim penyusun sudah sedemikian rupa agar ada kepastian, ada kejelasan, tidak boleh multitafsir, tapi kadang-kadang memang ditafsirkan ada hal yang sesuai dengan diskresi penegak hukum," tutur dia.

Meski demikian, Mualimin mengaku, tidak ingin mencampuri apa yang dilakukan oleh aparat terkait proses hukum para tersangka makar.

Ke depannya, Mualimin beharap aparat penegak hukum dapat lebih bijaksana dalam menggunakan pasal makar.

Ia juga berpandangan, para hakim perlu menggali kebenaran terhadap apa yang dituduhkan kepada seseorang agar vonis yang diberikan benar-benar memberikan rasa keadilan.

"Apakah betul yang dilakukan penyidik, jaksa menuntut, apakah betul yang dituduhkan betul-betul makar," ucap Mualimin.

"Apakah itu hanya sekadar menyampaikan kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat? Karena sekali lagi, ini beda-beda tipis," lanjut dia.

Diberitakan, dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (16/6/2020) lalu, majelis hakim memutus para terdakwa bersalah karena kegiatan makar dalam aksi unjuk rasa di Jayapura sebagai bentuk protes terhadap rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang makar. Mereka juga diharuskan membayar biaya perkara Rp 5.000.

Vonis ketujuh terdakwa tersebut meliputi vonis terhadap Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni selama 11 bulan penjara, dari tuntutan 17 tahun penjara.

Kemudian, vonis terhadap mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih, Fery Kombo 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun.

Vonis Iranus Uropmabin 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 5 tahun, dan Hengky Hilapok divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 5 tahun.

Lalu, Ketua Umum KNPB Agus Kossay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan JPU 15 tahun, Ketua KNPB Mimika Stevanus Itlay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan JPU 15 tahun dan Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun.

Diketahui, ketujuh warga Papua ini ditangkap di Jayapura dan Sentani dengan waktu yang berbeda-beda pada September 2019, setelah kerusuhan di Kota Jayapura.

Polisi lalu memindahkan ketujuh orang ini ke Polda Kaltim dengan alasan keamanan pada 4 November 2019.