Salin Artikel

Menpan RB: Misalnya, Ada Deputi Intelijen Kesehatan di BIN

Ia pun menyebut Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu lembaga yang perlu dikembangkan.

Menurut dia, pemerintah akan membentuk deputi kesehatan di BIN.

"Misalnya pengembangan BIN, ada deputi intelijen yang mengurusi kesehatan," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6/2020).

Adapun kedeputian yang sudah ada di BIN saat ini yakni Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Deputi Bidang Kontra Intelijen, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi.

Kemudian, Deputi Bidang Intelijen Teknologi, Deputi Bidang Intelijen Siber, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen.

Selain itu, lanjut Tjahjo, Departemen Pertahanan mengusulkan agar Universitas Pertahanan memiliki fakultas kedokteran.

Alasannya, jumlah dokter tentara saat ini makin sedikit.

"Dephan ingin ada Unhan itu ada fakultas kedokteran, karena dokter-dokter tentara semakin berkurang sekarang ini," ujar dia. 

Kemudian, lanjut Tjahjo, ada 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri.

Tjaho pun mengatakan, saat ini Kemenpan RB terus berkomunikasi dengan Departemen Agama jika perubahan tersebut dimungkinkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya.

"Kami terus komunikasi dengan Depag supaya aturan-aturan daripada Depag itu bisa memungkinkan sisa 13 itu jadi UIN," kata dia. 

Pengembangan lain adalah peningkatan komandan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri dan Brigadir Mobil menjadi bintang tiga.

Namun, menurut Tjahjo, peningkatan yang sama juga harus diberlakukan di lingkup TNI agar tidak menimbulkan kecemburuan.

"Seperti Polri, ingin ditingkatkan Propam dan Brimob jadi bintang tiga, karena Brimob akan ditingkatkan jadi 60 prajurit misalnya. Ini juga TNI harus sama, marinir harus sama bintang tiga supaya tidak timbulkan kecemburuan," kata Tjahjo.

Dia mengatakan, saat ini telah selesai pengembangan kelembagaan kepolisian daerah (polda) tipe B menjadi tipe A dalam tiga bulan.

Di sisi lain, Tjahjo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar komandan resor militer (danrem) juga diisi jenderal bintang satu.

"Supaya daerah yang tidak ada kodam, (tapi) ada korem, kapolda bintang dua, danrem harus bintang satu," ujar dia. 

Kemudian, kata Tjahjo, Kemenpan RB tengah memikirkan penguatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Menurut dia, selama ini Bakamla belum memiliki lingkup tanggung jawab yang jelas.

"Selama ini Bakamla siapa yang tanggung jawab. Akan kami coba rapikan Bakamla sebagai koordinator. karena ada Polisi Air, KKP, Bea Cukai, ini kan semua bermain semua di laut. Tapi selama ini tidak jelas posisi Bakamla seperti apa, ini akan kami perkuat," kata dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/16513741/menpan-rb-misalnya-ada-deputi-intelijen-kesehatan-di-bin

Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke