[POPULER NASIONAL] 3 Provinsi Jadi Perhatian Presiden | Data Pribadi Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada tiga provinsi yang mencatat pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang tinggi.

Kabar tersebut menjadi berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin.

Ketiga provinsi yang dimaksud yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Kabar lainnya yaitu soal dugaan data pasien Covid-19 yang bocor. Data tersebut diduga diperjualbelikan di situs dark web oleh peretas atau hacker.

Berikut berita selengkapnya:

1. Tiga provinsi dengan penambahan kasus tinggi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta, agar seluruh jajarannya memberikan perhatian lebih terhadap ketiga provinsi tersebut.

Sebab, penambahan kasus harian yang terjadi masih cukup signifikan.

"Beliau (Presiden) memberikan arahan bagaimana betul-betul supaya segera diatasi, terutama Jawa Timur, dan beberapa arahan tadi akan segera tindak lanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan termasuk tata kelola," kata Muhadjir melalui video conference usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 hingga Senin (22/6/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin pukul 12.00 WIB, ada penambahan 954 kasus baru Covid-19. Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 10.926 spesimen dalam 24 jam terakhir.

"Sehingga, secara akumulatif ada 46.845 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin sore.

2. Database pasien Covid-19 diduga diperjualbelikan

Data tersebut diduga dijual melalui situs Raid Forums, situs yang digunakan hacker untuk menjual data pengguna Tokopedia beberapa waktu lalu, seharga 300 dollar AS atau sekitar Rp 4,2 juta.

Hacker mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien Covid-19.

Untuk diketahui, selama ini data tersebut selalu dirahasiakan oleh pemerintah. Bahkan, ketika kasus Covid-19 muncul pertama kali pada awal Maret 2020, pemerintah hanya menggunakan nomor sebagai identitas pasien.

Belakangan, penomoran itu sudah tidak digunakan. Pemerintah hanya mengumumkan akumulasi penambahan kasus baru, baik positif, meninggal dunia, maupun sembuh.

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi mengusut temuan tersebut.

Menurut Sukamta, pelaku peretasan dapat dijerat dengan pasal pidana.