Raker dengan Menag, Ketua Komisi VIII Singgung Pengumuman Pembatalan Haji secara Sepihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini membahas tentang pembatalan pemberangkatan ibadah haji dan kebijakan new normal di rumah ibadah dan pesantren.

"Oleh karena itu, Pak Menteri, dengan adanya Covid-19 dan batalnya haji, tentu kita ingin mendengarkan isu-isu aktual dari Kemenag menyangkut program new normal di pesantren dan rumah ibadah," kata Yandri.

Yandri juga menyampaikan kekecewaan Komisi VIII terhadap Menteri Agama yang secara sepihak mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tanpa berdiskusi dengan DPR.

"Saya kira itu, kalau kecewa, kami kecewa Pak Menteri atas pengumuman secara sepihak dari Kemenag karena semua anggota marah, termasuk lembaga ini, karena DPR dianggap tidak ada oleh Kemenag, karena tidak diajak bicara," ujarnya.

Yandri juga meminta, Menteri Agama membaca Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3 terkait mitra kerja dengan DPR.

"Jadi harapan, Pak Menteri coba juga baca UU MD3 karena kami atas sumpah UU MD3 sekali lagi Pasal 98 ayat (6) dan (7), akibat tidak adanya kepatuhan pada rapat kerja ada implikasinya," ucap Yandri.

Lebih lanjut, Yandri berharap, kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

"Kami berharap di masa yang akan datang tidak terulang kembali, tidak terjadi lagi pak," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan.

"Tentu Kemenag juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra kami Komisi VIII di DPR tentang perkembangan situasi ini, baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung," kata Fachrul dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (2/6/2020).

Selain koordinasi dengan DPR, Fachrul mengaku telah berkonsultasi langsung dengan otoritas keagamaan di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji di masa pandemi.

"Keputusan pembatalan haji ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dapat mengancam keselamatan jemaah," ujar Fachrul.