Salin Artikel

JK: Sulsel Ini Terbesar di Luar Jawa, Malah Lebih Tinggi Dibanding Yogyakarta dan Banten

Berdasarkan fakta tersebut, Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta Pemprov Sulawesi Selatan lebih meningkatkan upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerah tersebut.

"Sulsel ini terbesar di luar Jawa, malah lebih tinggi dibanding Yogyakarta dan Banten, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi upaya pencegahan daripada sebelumnya," ujar Kalla saat memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 di Makassar, dikutip dari siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kata Kalla, terdapat dua cara yang harus dilakukan, yaitu menghindar dan menyerang.

Ia menjelaskan, menghindar yang dimaksud adalah agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat dengan tetap di rumah, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.

Sementara menyerang adalah mematikan virus dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan.

"Cuma dua cara menghadapinya, hindari atau matikan virus. Hindari dengan cara stay at home, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Cara kedua, dilawan atau dimatikan istilahnya di sini ewako," kata dia.

Sebab jika tidak demikian, kata dia, maka petugas medis baik dokter maupun perawat akan menjadi korban selanjutnya akibat membludaknya pasien yang harus ditangani.

Oleh karena itu, Kalla pun mempercayai Pemprov Sulsel bisa mengatasi pandemi Covid-19 melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas virus corona, termasuk PMI.

Dalam kesempatan tersebut, Kalla juga berjanji memberikan bantuan berupa 1.000 unit sprayer gendong dan menambah armada mobil gunner penyemprot desinfektan sebanyak 3 unit.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/10371271/jk-sulsel-ini-terbesar-di-luar-jawa-malah-lebih-tinggi-dibanding-yogyakarta

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke