Politisi Demokrat: Sejak Awal Kami Tarik Diri dari RUU Haluan Ideologi Pancasila

Hinca mengatakan, partainya menilai RUU HIP tidak memiliki urgensi untuk dibahas di tengah masa pandemi Covid-19.

"Sejak awal kami menarik diri pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI. Selain tidak ada urgensinya dan tidak tepat waktunya saat kita fokus menangani pandemi virus corona," kata Hinca saat dihubungi, Selasa (16/6/2020).

Hinca mengatakan, substansi RUU HIP tidak sejalan dengan sikap politik Partai Demokrat.

Sebab, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme dalam draf RUU tersebut.

"Substansinya tidak sejalan dengan jalan pikiran politik Partai Demokrat. TAP MPRS nomor XXV Tahun 1966 sama sekali tidak menjadi acuan. Substansinya mendegradasi makna Pancasila itu sendiri," ujarnya.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, melalui situs dpr.go.id, terdapat dokumen terkait hasil rapat Baleg dengan agenda pengambilan keputusan atas penyusunan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Rabu (22/4/2020).

Dalam dokumen tersebut, Fraksi Partai Demokrat tak ikut dalam pengambilan pembahasan.

Adapun delapan fraksi lainnya menyetujui RUU HIP dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu dalam rapat paripurna DPR agar menjadi RUU inisiatif DPR.

"Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi dokumen tersebut.

Kendati demikian, Fraksi PKS menyetujui RUU HIP dengan beberapa catatan yang harus dicantumkan dalam draf RUU tersebut.

PKS meminta, RUU HIP memasukkan ketentuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

Selain itu, PKS meminta, Pasal 6 ayat 2 dalam RUU HIP tentang ekasila dan trisila dihapuskan.

Kemudian, Fraksi PAN juga memberikan catatan, agar TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 untuk dapat dimasukan dalam draft RUU.

Lebih lanjut, Fraksi PPP juga menyetujui RUU HIP ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan catatan memasukkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dalam draf RUU tersebut.