Zulkifli Hasan Minta Pengurus Masjid Berperan Jaga Kedisiplinan Jemaah

"Pengurus Masjid bisa berperan untuk menjaga disiplin jamaah agar mengikuti semua prosedur new normal," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Zulkifli mengatakan, kebijakan kenormalan baru atau new normal seharusnya dilakukan pertama kali dari rumah ibadah, kemudian menyusul perkantoran dan pusat perbelanjaan.

"Mendahulukan new normal untuk rumah ibadah ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang religius dan karena itu yang harus didahulukan adalah penguatan jiwa dan spiritualnya," ujar dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini meminta pemerintah mengizinkan seluruh masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya menghimbau agar masjid diperbolehkan untuk dibuka dan mulai melaksanakan shalat berjemaah. Tentu dengan menerapkan prosedur Covid-19 seperti physical distancing dan menggunakan masker," lanjut dia.

Diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan panduan tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa kenormalan baru (new normal) pandemi Covid-19.

Salah satu aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15/2020 itu mewajibkan rumah ibadah memiliki surat keterangan aman dari Covid-19.

"Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjemaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka r-naught/RO dan angka effective reproduction number/RT, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19," kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

"Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari ketua gugus tugas provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud," kata dia.

Fachrul mengatakan, surat keterangan akan dicabut apabila pada kemudian hari ditemukan kasus penularan Covid-19 di lingkungan sekitar rumah ibadah.

Surat keterangan juga dapat dicabut jika dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

"Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," ujar dia.

Ia pun mengatakan, surat keterangan aman Covid-19 itu bisa diperoleh pengurus rumah ibadah dengan mengajukan permohonan secara berjenjang kepada ketua gugus tugas kecamatan/kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkatan rumah ibadah.

Adapun rumah ibadah yang berkapasitas besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungan sekitar, pengurus dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

Secara terperinci, SE tentang panduan kegiatan keagamaan ini mengatur kewajiban pengurus rumah ibadah dan masyarakat yang melaksanakan ibadah di rumah ibadah.